Rabu, 1 Oktober 2014
     
Home Politika KPU Klarifikasi Parpol

KPU Klarifikasi Parpol

404
Kali Dibaca
E-mail   Email Berita
Cetak  Print Berita
PDF  PDF Berita

BANDARLAMPUNG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota bakal menyurati partai politik (parpol) terkait kepengurusan ganda yang mengakibatkan dualisme daftar calon sementara (DCS) dalam satu parpol. Selain itu pada DCS, KPU juga menemukan banyak bakal calon anggota legislatif (bacaleg) yang ’’bandel”.

Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono mengatakan, dualisme kepemimpinan parpol terjadi di Bandarlampung, Lampung Utara, dan Tanggamus. Hal ini menjadi persoalan tersendiri dalam proses verifikasi administrasi bacaleg. Untuk itu, masing-masing KPU kabupaten/kota akan mengirimkan surat ke dewan pengurus pusat (DPP) masing-masing parpol untuk mengklarifikasi kepengurusan yang sah.

’’Nanti KPU Bandarlampung, Lampura, dan Tanggamus membuat surat ke DPP dan DPD (dewan pengurus daerah) untuk meminta ketegasan tentang kepengurusan sah. Ini karena sebelum DCS diumumkan KPU, proses pencalonan masih milik parpol,” kata Nanang kepada wartawan usai rapat koordinasi (rakor) bacaleg KPU di Hotel Novotel kemarin.

Rakor juga membahas persoalan lain terkait banyaknya bacaleg yang berusia di bawah 21 tahun. Hal ini terjadi untuk DCS DPRD Lampung Barat sebanyak satu orang dan DCS DPRD Lampura tujuh orang. Persoalan lain yaitu ditemukan bacaleg yang mendaftar di dua parpol dan untuk daerah pemilihan (dapil) berbeda.

Seperti yang terjadi di Tulangbawang. Ada satu caleg mendaftar di Partai Gerindra yang juga mendaftarkan diri ke Partai Golkar, yaitu Aprina Sari. Selain itu, Ketua DPK Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Tuba Ajun Setia mendaftarkan diri sebagai bacaleg Gerindra. Namun hingga saat ini belum mengundurkan diri di PKPI.

Ketua KPU Tuba Rudi Antoni mengatakan akan mencoret dua nama tersebut karena tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

’’Kami akan tegas, mencoret yang mendaftar ke dua parpol yang berbeda. Juga akan meminta ketegasan kepada Ajun Setia terkait belum mundurnya dia sebagai ketua PKPI,” ujarnya di Novotel.

Sementara itu, Komisioner KPU Lampung Handi Mulyaningsih menjelaskan, bila ada bacaleg yang tidak memenuhi syarat, maka KPU akan memberitahukan ke parpol pada 7-8 Mei untuk diperbaiki dari 9-22 Mei 2013. Misalnya ada bacaleg yang ijazah atau surat keterangan sehatnya belum dilegalisasi.

Kemudian belum mengisi formulir pengunduran diri sebagai anggota DPRD karena mencalonkan diri ke parpol berbeda. Dan karena belum memenuhi syarat pencalonan seperti keterwakilan perempuan serta penempatan perempuan di antara tiga bacaleg sekurang-kurangnya satu bacaleg perempuan. Selain itu, dokumen belum ditandatangani ketua dan sekretaris parpol. (dna/p5/c1/gus)

 


Advertise