Rabu, 23 Juli 2014
     
Home Politika Lampung Tambah Satu Dapil

Lampung Tambah Satu Dapil

454
Kali Dibaca
E-mail   Email Berita
Cetak  Print Berita
PDF  PDF Berita

BANDARLAMPUNG – Sepuluh partai politik (parpol) menyepakati penambahan satu daerah pemilihan (dapil) untuk Provinsi Lampung. Kesepakatan lahir melalui rapat koordinasi (rakor) terkait dapil di KPU Lampung kemarin. Artinya, akan ada delapan dapil pada Pemilu 2014 dari sebelumnya tujuh dapil pada Pemilu 2009 (lihat grafis).

Ketua Pokja Penataan Dapil KPU Lampung Edwin Hanibal mengatakan, berdasarkan data agregat kependudukan per kecamatan (DAK2), jumlah penduduk Lampung sebanyak 9,5 juta jiwa. Berdasarkan UU No. 8/2012 tentang Pemilu, jumlah penduduk yang di atas 9 juta mendapatkan alokasi 85 kursi di provinsi.

”KPU juga menata dapil berdasarkan Peraturan kpu No. 5/2013. Kami mengupayakan penataan sesuai undang-undang, yaitu alokasi kursi 3–12 per dapil dengan tetap mengacu dapil lama. Setiap dapil kami sesuaikan. Kalau setiap kabupaten/kota bisa berdiri sendiri, kami buat seperti itu,” kata Edwin dalam rakor itu.

Sementara dalam rakor itu, sejumlah parpol juga memberikan masukannya terkait dapil. Sekretaris DPW PKB Lampung Okta Rijaya mengatakan, sebelumnya KPU menginginkan sembilan dapil dengan asumsi Lamteng dibagi menjadi dua dapil.

”Tapi, kan tidak semua keinginan harus diakomodasi. Kami hanya mengusulkan secara formal ke KPU. Pada prinsipnya, kami juga setuju dengan delapan dapil karena KPU sudah mempertimbangkan asas proporsionalitas,” ujar Okta dalam rakor itu.

Pengurus DPD Partai Gerindra Lampung Gunawan Handoko juga mengatakan, Lamteng bisa dibagi menjadi dua dapil. Ia juga sempat tidak sepakat dengan dapil Pesawaran, Pringsewu, dan Metro. ”Kami lebih sepakat Metro digabung dengan Lamsel berdasarkan peta geografis,” ucapnya.

Sementara Ketua Badan Pemenangan Pemilu dan Pilkada DPW PKS Lampung Ade Utami Ibnu mengatakan, partainya sudah menyimulasikan dapil secara internal. Menurut dia, memang delapan dapil provinsi lebih sesuai dengan aturan dan kepentingan parpol. Ade juga mengkritisi penataan dapil di kabupaten/kota.

”Prinsip mereka menyimpang dari penataan dapil provinsi. Dari beberapa kabupaten, ada prinsip yang diabaikan. Misalnya Lambar, KPU terpaksa memaksakan sembilan dapil. Padahal hitungan kursi per dapil sangat kecil. Ada yang hanya 3 kursi per dapil. Jadi prinsip provinsi harus disampaikan ke daerah sehingga asas proporsionalitasnya bisa dirasakan parpol,” ungkapnya. (dna/c2/fik)

 


Advertise