Minggu, 24 Agustus 2014
     
Home Politika Simpulkan Langgar Permendagri

Simpulkan Langgar Permendagri

705
Kali Dibaca
E-mail   Email Berita
Cetak  Print Berita
PDF  PDF Berita
Format LPj. Bantuan Parpol
BANDARLAMPUNG – Hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) RI atas Laporan Pertanggungjawaban (LPj.) Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik DPRD Lampung, di antaranya menyimpulkan format LPj. melanggar Permendagri No. 24/2009.
Demikian terungkap dalam paripurna penyampaian hasil kerja pansus yang dipimpin Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan dan dihadiri Wagub M.S. Joko Umar Said kemarin.

Juru Bicara Pansus M. Ari Wibowo mengatakan, jumlah dana yang diterima masing-masing parpol bervariasi. Ari merincikan, PAN menerima Rp107.620.000, PKB Rp69.732.485, PPP Rp50.558.379, PDIP Rp216.250.159, Partai Gerindra Rp69.165.688, Partai Golkar Rp193.610.321, PKPB Rp45.629.973, PDK Rp25.816.326, Partai Hanura Rp67.519.000, dan PKS Rp131.127.555.

Ari menyebutkan, kesimpulan hasil kerja pansus yang dibentuk pada 11 September 2012 dengan Ketua Ahmad Bastari, Wakil Ketua Indra Bangsawan, Sekretaris Ari Wibowo, plus 12 anggota itu terdiri atas 4 poin.

Pertama, format laporan pertanggungjawaban tidak sesuai pasal 26 ayat 2 Permendagri No. 24/2009. ’’Yaitu LPj. yang disampaikan tidak mencakup laporan tentang barang inventaris modal atau fisik, barang persediaan pakai habis, dan pengadaan atau penggunaan jasa,” ungkapnya.

Kedua, imbuh dia, penerimaan bantuan parpol tidak sesuai pasal 6 Permendagri No. 24/2009. ’’Karena parpol tidak menyajikan dan mengungkapkan realisasi penerimaan dana bantuan yang diterima dalam LPj., tidak terdapat dokumen bukti penyerahan dana bantuan dari pemprov, serta tidak terdapat penetapan suara sah KPU untuk Pemilu 2004. BPK RI tidak dapat melakukan prosedur review untuk memperoleh bukti yang memadai atas penerimaan,” papar Ari.

Ketiga, pengeluaran tidak sesuai kriteria pasal 24 dan pasal 26 Permendagri No. 24/2009. ’’Pengeluaran digunakan untuk pembelian atau pembayaran barang/jasa yang tidak diatur dalam Permendagri No. 24/2009. Pengeluaran juga tidak didukung bukti yang memadai,” katanya.

Kesimpulan terakhir, walaupun pengeluaran telah sesuai pasal 24 dan pasal 26 ayat 3, format pertanggungjawaban penerimaan serta pengeluaran keuangan parpol yang bersumber dari APBN/APBD belum didukung bukti-bukti sah.

Dengan kesimpulan itu, pansus yang telah bekerja dari Desember 2012 sampai Januari 2013 merekomendasikan 4 hal kepada Pemprov Lampung (lihat grafis).

Demokrat Belum Laporkan

Terungkap pula dalam paripurna, dari 11 parpol penerima dana bantuan APBD Lampung 2011, hanya Partai Demokrat yang tidak melaporkan penggunaan dana itu kepada BPK.

Selebihnya, yakni PAN, PKB, PPP, PDIP, Partai Gerindra, Partai Golkar, PKPB, PDK, Partai Hanura, dan PKS telah melaporkan sebagaimana hasil kerja Pansus LHP BPK RI atas LPj. Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Parpol DPRD Lampung.

Terkait tidak adanya laporan dari Partai Demokrat kepada BPK, Yandri Nazir dari partai besutan Presiden SBY itu menjelaskan melalui interupsi. Menurutnya, Partai Demokrat sudah memberikan LPj. penggunaan dana bantuan dari APBD 2011 pada Desember 2012 kepada BPK maupun Badan Kesbangpol Lampung. ’’Namun, ketika itu audit sudah dilakukan oleh BPK. Jadi ini masalah waktu saja,” ujarnya.

Menanggapi itu, Marwan Cik Asan yang memimpin paripurna meminta pansus mengganti redaksional laporan hasil kerjanya. ’’Memang benar waktu audit telah dilakukan, Partai Demokrat baru menerima bantuan itu pada Desember 2011. Karena itu, mengalami keterlambatan penyampaian laporan. Diharapkan kepada pansus agar kalimatnya diganti,” ungkap politisi Partai Demokrat itu. (tru/p2/c2/gus)

Empat Poin Rekomendasi Pansus

1. Agar gubernur memerintahkan Badan Kesbangpol membina parpol-parpol di Lampung sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan supaya kesalahan-kesalahan sebagaimana LHP BPK RI tak terulang lagi.

2. Memerintahkan Badan Kesbangpol Lampung dan Biro Keuangan melakukan pengawasan, meneliti, memverifikasi, serta mengembalikan laporan parpol yang menerima dana bantuan dari APBD apabila belum lengkap atau parpol belum menyampaikan LPj. sesuai ketentuan.

3. Memerintahkan Badan Kesbangpol menyosialisasikan kepada parpol tentang adanya kebijakan bahwa parpol yang melanggar ketentuan sebagaimana pasal 27 Permendagri No. 24/2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Parpol dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian bantuan keuangan dari APBN/APBD dalam tahun anggaran berjalan sampai laporan diterima.

4. Memerintahkan kepala Inspektorat Provinsi Lampung untuk mengawasi dan menindaklanjuti LHP BPK RI agar tidak menjadi temuan kembali pada tahun-tahun mendatang serta menyampaikan hasilnya kepada DPRD Lampung.
Sumber: Pansus LHP BPK RI

Advertise