Jum'at, 25 April 2014
     
Home Politika Gubernur Tak Ambil Pusing Rencana Pemanggilan DPR RI

Gubernur Tak Ambil Pusing Rencana Pemanggilan DPR RI

571
Kali Dibaca
E-mail   Email Berita
Cetak  Print Berita
PDF  PDF Berita

BANDARLAMPUNG – Hingga memasuki pertengahan Januari 2013, polemik jadwal Pilgub Lampung justru semakin sengit. Dua pihak terus bersikukuh dengan pendiriannya masing-masing. Gubernur dan DPRD Lampung Sjachroedin Z.P. tetap berpegang dengan kesepakatan Sheraton yang menyatakan pilgub tidak digelar pada 2013. Pada bagian lain, KPU tetap menjalankan rencana Pilgub 2013 dan menolak wacana Mendagri Gamawan Fauzi tahapan pilgub digelar mulai Desember 2013.

Sjachroedin Z.P. yang dikonfirmasi kemarin soal rencana Komisi II DPR RI yang berniat memanggilnya untuk rapat dengar pendapat (RDP) soal pilgub menyatakan tak mau ambil pusing soal rencana pemanggilan pada 22 Januari 2013.

Oedin –sapaan akrab Sjachroedin Z.P.– ini menyatakan persoalan jadwal pilgub dalam penilaiannya sudah klir. Menurutnya, DPRD Lampung bersama pemprov sudah sepakat untuk tidak menganggarkan Pilgub Lampung pada APBD 2013.

’’Termasuk pilgub tak ada uang. Akan dipanggil (komisi II DPR, Red)? Silakan,” tuturnya kepada Radar Lampung kemarin.

Mantan Deputi Operasional Mabes Polri ini menyatakan, kesepakatan tak menganggarkan pilgub itu didasarkan pada kesepakatan Hotel Sheraton, 3 Desember 2012. Dalam kesepakatan itu, lanjutnya, pihak terkait, termasuk pemerintah pusat, pemprov, KPU Pusat, KPU Lampung, Bawaslu, dan DPRD Lampung membubuhkan tanda tangan kesimpulan kesepakatan rapat.

’’Kenapa tidak ada (anggaran pilgub, Red)? Tanya sama DPRD. Karena DPRD setuju juga. Gubernur setuju karena ada kesepakatan. Jadi jangan lagi ada polemik,” tegasnya seraya mempersilakan masyarakat Lampung untuk menilainya sendiri.

Sementara itu, usulan Mendagri Gamawan Fauzi agar tahapan Pilgub Lampung dimulai pada Desember 2013 dimentahkan KPU Pusat. Sebab, pihak penyelenggara pemilu itu menyatakan tetap pada keputusan awal yakni Pilgub Lampung pada 2 Oktober 2013.

"Mendagri tak punya kewenangan. Kita tetap pada keputusan awal KPU. Posisi KPU Lampung sudah betul, sudah sesuai mekanisme aturan. Masalahnya di pemerintah daerah karena tidak menganggarkan," kata Komisioner KPU Pusat Ferry Kurnia Rizkiyansyah kepada Radar Lampung di Jakarta kemarin.

Seharusnya, kata Ferry, pihak pemprov menjelaskan ke publik alasan tidak mau menganggarkan dana pilgub dalam APBD 2013 yang didasarkan pada aturan hukum, bukan karena dendam pribadi.

"Jangan campur adukkan ketidaksukaan secara pribadi terhadap institusi. Saya tegaskan, institusi KPU tidak bisa diintervensi oleh pihak mana pun," kata Ferry lantang.

Dia menambahkan, jika melihat usulan Mendagri agar tahapan pilgub dilaksanakan pada Desember akhir tahun ini, kemungkinan Pilgub Lampung akan diserentakkan dengan Pileg dan Pilpres 2014.

Menurutnya, bila melihat pengalaman Pemilu 2009, di mana jabatan kepala daerah yang habis pada tahun yang sama, pelaksanaan pilkada-nya dimajukan ke 2008. "Tidak bisa diserentakkan dengan pileg dan pilpres. Pemilu 2014 tidak boleh diganggu oleh pilkada. Kita punya pengalaman pada 2008. Logika hukumnya harus mutatis mutandis dengan 2008," ujarnya.

Ferry juga menyebut, sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) dapat digunakan sebagai dana pilkada. Hal itu, kata dia, sesuai dengan Permendagri No. 57/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilukada.

"Bila nanti gubernur tidak mau juga mencairkan dana (silpa, Red) itu, apa alasannya? Dana itu kan bisa dipergunakan untuk penyelenggaraan pilkada," ucapnya.

Menyangkut permintaan gubernur yang menyatakan akan menganggarkan dana pilgub bila komisionernya diganti? Begini pernyataan Ferry, "Oke, kita ganti (KPU Lampung). Terus, kalau kami pilih lagi lima komisioner yang itu (KPU lama), gubernur mau apa?" (wdi/kyd/p4/c2/gus)

 


Advertise