Kamis, 24 Juli 2014
     
Home Nasional Ombudsman Gandeng KPK

Ombudsman Gandeng KPK

290
Kali Dibaca
E-mail   Email Berita
Cetak  Print Berita
PDF  PDF Berita

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mempunyai sejumlah pekerjaan baru. Pasalnya, Ombudsman dan KPK kini saling bekerja sama untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang pelayanan publik. Ombudsman siap melimpahkan laporan yang terindikasi korupsi ke KPK. Begitu pula sebaliknya.

    Kepastian ini disampaikan Ketua Ombudsman Danang Girindawardana setelah bertemu pimpinan KPK kemarin. Danang mengatakan, dalam pertemuan itu, antar pimpinan sepakat untuk saling bekerja sama menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik. ’’Prinsipnya kami saling menukar kasus pengaduan dan informasi,’’ jelas Danang.

    Ia mengatakan, tindakan konkret itu dilakukan Ombudsman dengan mengirimkan sejumlah laporan masyarakat terkait pelayanan publik yang terindikasi korupsi. Menurut Danang, selama ini tidak sedikit laporan seperti itu yang masuk ke Ombudsman.

    ’’Tidak hanya menyangkut kementerian loh, termasuk juga pelayanan di pemerintah daerah,’’ ujarnya. Dengan adanya kerja sama seperti ini diharapkan penanganan pengaduan masyarakat akan berjalan lebih optimal. ’’Domain penanganan korupsi kan memang ada di KPK,’’ lanjutnya.

    Kerja sama itu juga tidak searah saja. KPK juga siap meneruskan pengaduan masyarakat (dumas) yang ternyata hanya mengarah ke pelanggaran atau mal administrasi. Bentuk kerja sama lain yang kami jalin ialah terkait investigasi dan pendidikan.

    Dalam kesempatan itu, Danang juga menyampaikan perihal lima kementerian mendapatkan rapor merah terkait dengan pelayanan publik. ’’Kami akan panggil lima kementerian yang berapor merah untuk diskusi bersama. Kami akan paparkan mengapa mereka mendapatkan rapor merah,’’ jelasnya.

    Menurut dia, ada parameter berbeda yang mungkin tidak dipahami kementerian tersebut. ’’Minggu depan mereka semua akan kami undang,’’ ujarnya. Seperti diketahui, Ombudsman merilis lima kementerian yang berapor merah. Mereka dianggap tidak melakukan pelayanan publik sebagaimana diamanatkan undang-undang dan peraturan pemerintah.

    Kelima kementerian itu, antara lain Kementerian Pekerjaan Umum; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Sosial; serta Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Pertanian. Terkait nilai buruk yang disematkan pada kementeriannya, M. Nuh punya jawabannya.

    Mantan rektor ITS itu mengaku, tidak mempermasalahkan hal tersebut dan akan dianggap sebagai masukan untuk perbaikan. ’’Mau rapor hijau, merah, kuning, tidak apa-apa karena itu bagian dari masukan untuk perbaikan,’’ jelasnya. Menurut dia penilaian itu harus jelas kriterianya, bukan sekedar persepsi. (jpnn/p1/c3/ary)

 

Politika

Ini Modal Wajib Calonkada Ini Modal Wajib Calonkada
BANDARLAMPUNG – Untuk bertarung memperebutkan kursi kepala daerah, seorang calon harus mempunyai modal. Dalam penilaian akademisi Universitas Lampung Robi Cahyadi Kurniawan, ada empat modal wajib...