Rabu, 17 September 2014
     
Home Lampung Raya Lamteng - Metro DPRD Pesimistis Perwali Pariwisata

DPRD Pesimistis Perwali Pariwisata

487
Kali Dibaca
E-mail   Email Berita
Cetak  Print Berita
PDF  PDF Berita

METRO – DPRD Kota Metro pesimistis tenggat waktu selama dua bulan bagi pemkot untuk menerbitkan peraturan wali kota (perwali) tentang tata laksana Perda No. 11/2012 tentang Penyelenggaraan Pariwisata akan terpenuhi. Pasalnya, eksekutif terkesan tidak serius dan kompak dalam menyusun perwali itu.

Kenyataan itu terungkap dalam hearing yang digelar DPRD Kota Metro dengan Asisten II Megawati Karim didampingi Bagian Hukum; Dinas Tata Kota dan Pariwisata; KPPT (Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu); Kantor Penanaman Modal; serta Satuan Polisi Pamong Praja kemarin.

Dalam hearing itu, Megawati mengaku sama sekali tidak pernah diajak rapat untuk membahas perwali tentang tata laksana Perda No. 11/2012. Sehingga, Megawati mengaku tidak paham dengan perwali itu. "Saya sama sekali tidak pernah diajak rapat untuk membahas, sehingga saya tidak paham dengan perwali itu," kata Megawati.

Senada diungkapkan Kasubbag Hukum Pemkot Metro Anita yang menyatakan Perda No. 11/2012 merupakan payung hukum penyelenggaraan pariwisata. Di dalamnya juga mengatur tentang usaha karaoke. ’’Semestinya satker yang terkait harus proaktif karena enam bulan setelah pengesahan perda harus diterbitkan perwali," ujar Anita.

Menurut Anita, kondisi itu merupakan salah satu kelemahan pemkot. ’’Di satu sisi, kita menuntut pengusaha mengurus perizinan. Di sisi lain, kita belum menerbitkan perwali. Ini memang kelemahan kita. Di satu sisi, kita menuntut pengusaha mengurus perizinan. Di sisi lain, pemkot belum menerbitkan perwali," ungkapnya,

Menyikapinya, Ketua Komisi II DPRD Kota Metro Solehan berharap persoalan perizinan karaoke harus segera diluruskan. Menurutnya, jika memang penyusunan perwali itu membutuhkan waktu, harus dijelaskan kepada pengusaha. Sebab, sekarang ini sudah banyak usaha karaoke yang berjalan. "Agar persoalan ini tidak berlarut, satker yang terkait harus transparan. Jika memang penyusunan perwali membutuhkan waktu, ya dijelaskan saja," ujar Solehan.

Senada disampaikan Ketua Komisi I Fahmi Anwar. Menurutnya, dewan tidak memihak kepada pengusaha. Namun, keluhan para pengusaha karaoke perlu diakomodasi. "Jangan muncul asumsi kami alergi terhadap karaoke, tapi di sisi lain mengeluarkan peraturan. Pengusaha mengeluh, pemerintah tidak siap menetapkan payung hukum. Karena itu, perlu percepatan ada kepastian perwali segera diterbitkan," paparnya.

Diberitakan sebelumnya, para pengelola usaha Karaoke mendatangi DPRD Kota Metro, Senin (29/4). Menanggapinya, Sudarsono menyatakan, semestinya Pemkot Metro tidak antipati terhadap usaha karaoke. Sebab, Metro merupakan sebuah Kota. Sehingga hiburan malam, termasuk karaoke, merupakan suatu kebutuhan. Di sisi lain, keberadaan tempat hiburan juga merupakan sumber pendapatan asli daerah (PAD). "Kami beri waktu dua bulan, perwali harus sudah terbit. Bila tidak, kami akan panggil eksekutif," ungkap Sudarsono.

Terpisah, Wali Kota Metro Lukman Hakim menyatakan, pemkot tidak antipati terhadap usaha karaoke. Sebab, itu merupakan kebutuhan masyarakat kota. Namun, untuk Kota Metro akan diarahkan pada karaoke keluarga. ’’Saya juga siap nyanyi pada karaoke keluarga," kata Lukman di sela-sela menghadiri Lomba Kesrak PKK Tingkat Nasional di Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Metro Utara, kemarin.

Dalam kesempatan yang sama, Lukman menyatakan telah memerintahkan jajarannya segera memproses perwali tentang tata laksana Perda No. 11/2012. "Secepatnya perwali segera diterbitkan," ungkap Lukman. (wid/c2/adi)

 

:: Rakyat Lampung | Trans Lampung | Radar Lamteng | Radar Metro | Radar Kotabumi ::
:: Radar Lamsel | Radar Tanggamus | Lampung News Paper | Radar Lambar | Radar Tuba ::
:: Senator Lampung ::