Minggu, 21 September 2014
     
Home Berita Utama Honorer K1 Kemenag Di-zero-kan

Honorer K1 Kemenag Di-zero-kan

1950
Kali Dibaca
E-mail   Email Berita
Cetak  Print Berita
PDF  PDF Berita
SELURUH honorer yang masuk kategori satu (K1) di Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Lampung patut resah. Pasalnya, asa mereka untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS) pada tahun ini kemungkinan tertunda.

Itu lantaran adanya informasi pemerintah pusat melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) men-zero-kan penerimaan PNS dari honorer K1 Kemenag se-Indonesia, termasuk Lampung.

Kepala Kanwil Kemenag Lampung Abdurrahman saat dikonfirmasi kemarin membenarkan adanya informasi tersebut. Dia menjelaskan, informasi itu didapat dalam rapat koordinasi (rakor) Kemenag se-Indonesia terkait pembahasan honorer K 1 dan K2 pada lingkungan Kemenag se-Indonesia pada tanggal 17-19 September 2013.

’’Ya, rakornya dilaksanakan di Kemenag pusat. Informasi itu disampaikan perwakilan dari Ditjen Menpan dan BKN. Saat itu disampaikan seluruh honorer K1 pada 34 provinsi di Indonesia di-zero-kan,” ujarnya kepada Radar Lampung di ruang kerjanya kemarin (3/10).

Kendati demikian, kata Abdurrahman, informasi itu belum disosialisasikan ke seluruh Kemenag yang ada di Provinsi Lampung. Sebab, pihaknya masih menunggu keputusan selanjutnya dari pemerintah pusat.

    ’’Informasi itu kan hanya disampaikan secara lisan dalam rakor. Nah sampai sekarang, legal formalnya berupa surat atau lainnya belum ada. Jadi saat ini, kami masih menunggu petunjuk pusat terkait informasi tersebut,” katanya yang saat itu didampingi Kasubbag Kepegawaian Aris dan Kasubbag Humas Istutiningsih.

Dia memaparkan, saat ini honorer K1 di Kemenag Lampung berjumlah 104 orang. Sedangkan untuk kategori dua (K2) berjumlah 461 orang. Sementara, pihaknya kini terus menyiapkan tes honorer K2.

Rencananya, imbuh dia, lokasi yang dipakai adalah MAN 1 Model Bandarlampung. ’’Pelaksanaan tesnya masih menunggu informasi pusat. Tetapi informasi yang kami terima tanggal 2 atau 3 November. Nah untuk soalnya dibawa langsung oleh tim dari Kemenag pusat. Kami di sini hanya pelaksana,” pungkasnya.

IAIN Siap Tanggung Jawab

Dekan Fakultas Tarbiah IAIN Raden Intan Syaiful Anwar akhirnya angkat bicara terkait masalah pemulangan berkas CPNSD yang dialami para alumninya. Sayang, dalam hal ini, pihaknya tidak bisa berbuat banyak selain mengharapkan toleransi dari pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) tempat para alumni mendaftar.

’’Kami siap meralat dan memberi legalisir dengan tanda tangan asli. Tetapi, semuanya akan percuma kalau BKD sendiri tak menerima ralat dari kami. Jadi, kami pihak fakultas sangat mengharapkan toleransi dari BKD tempat para alumni mendaftar,” ujarnya saat dikonfirmasi Radar Lampung kemarin.

Dalam hal ini, dirinya menolak kalau hal tersebut murni kesalahan dari pihak kampus. Alasannya, hal itu diambil atas dasar kebijakan untuk mempermudah alumni yang membutuhkan legalisir dalam waktu mendesak. Salah satunya ketika pejabat bersangkutan tidak ada di tempat.

’’Beberapa waktu lalu, saya memang sempat mendapat laporan dari staf saya bahwa ada alumni yang hendak melegalisir ijazah. Namun lantaran saya sedang berada di Palembang, jadi saya memberi izin kepada staf untuk melegalisirnya dari tanda tangan berupa stempel,” ujar dia.

Dikatakan, ia mempersilakan alumni yang bersangkutan untuk kembali ke kampus guna legalisir ulang. Pihaknya pun siap bertanggung jawab atas hal tersebut. Di mana dalam hal ini, pihak kampus bersedia memberi lampiran penjelasan terkait kronologi masalah tersebut.

’’Kalaupun diminta untuk datang langsung menjelaskan ke BKD, insya Allah kami bersedia datang untuk memberi penjelasan. Tetapi kembali, itu semua kuncinya toleransi dari pihak BKD sendiri,” ujarnya.

Diketahui, berkas lamaran puluhan lulusan Fakultas Tarbiah IAIN Raden Intan Bandarlampung ditolak oleh BKD karena legalisir yang dilampirkan tidak menggunakan tanda tangan asli.

    Hal tersebut dirasakan oleh alumni setempat saat hendak melamar CPNSD ke Pemkab Pesisir Barat untuk mengisi permintaan formasi guru. ’’Jadi, berkas saya ditolak karena legalisir ijazah kami tanda tangannya berupa stempel. Bukan goresan pena,” ujar salah satu lulusan tarbiah yang menolak namanya disebut.

    Dia pun menirukan pernyataan penolakan dari sekretariat bagian kepegawaian Kabupaten Pesisir Barat. ’’Saudara dinyatakan tidak memenuhi syarat karena legalisir izajah/traskrip nilai bukan tanda tangan asli (yang dilampirkan tanda tangan stampel/scan),” bebernya.        

Atas hal tersebut, dirinya bersama teman-teman berencana nglurug dekan setempat guna mempertanyakan masalah itu ke pihak fakultas. ’’Jujur, kami merasa dirugikan. Harapannya pihak fakultas dapat memberi solusi sehingga kami bisa mengikuti tes CPNSD tahun ini,” ujarnya.

Terpisah, pihak CV Ganesja Baru selaku percetakan yang ditunjuk sebagai pihak ketiga dalam penggandaan soal CPNSD menyatakan kesiapannya. Kepala CV Ganesja Baru, Nirwan, menuturkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan beberapa hal terkait proyek tersebut. Mulai bahan baku hingga tenaga kerja yang hendak mencetak ratusan ribu lembar soal tersebut.

’’Untuk tempat penyimpanan soal pun sudah kami siapkan. Terkait keamanannya, tentu kami di-backup pihak kepolisian,” ujarnya saat ditemui Radar Lampung di ruang kerjanya kemarin.

Kendati demikian, sambungnya, meski BKD telah memastikan CV Ganesja Baru selaku pihak ketiga dalam penggandaan soal CPNSD, hingga kemarin belum ada MoU antara BKD Lampung dengan CV Ganesja Baru. Selama ini, menurutnya, baru sebatas konfirmasi berupa pembicaraan. ’’Ya, belum ada hitam di atas putih. Jadi baru sebatas kabar baik buat kami,” tukasnya.

    Sementara Kepala Kantor Bank Mandiri cabang W.R. Supratman Guspiwardi menjelaskan, sistem keamanan berupa safe deposit box (SDB) yang ada dalam kantornya siap menjamin keamanan soal sebelum masuk percetakan. Diterangkan, SBD adalah sebuah kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang dirancang secara khusus dari bahan baja.

’’Kotak tersebut ditempatkan dalam ruang khasanah yang kokoh, tahan bongkar, dan tahan api. Tujuanya guna memberikan rasa aman bagi penggunanya,” ujar dia.

Dikatakan, ruang penyimpanan itu dibangun secara kokoh dan dilengkapi sistem keamanan terus-menerus selama 24 jam. Untuk membukanya terdapat dua kunci yang harus dignakan secara bersamaan. Dalam pengamanan master soal ini, satu kunci dipegang Bank Mandiri, dan satu kunci lainnya dipegang Polda Lampung.

’’Baik Bank Mandiri maupun Polda Lampung tidak akan bisa membukanya jika tak menggabungkan dua kunci yang ada. Pihak Bank Mandiri tidak akan memberikan kunci tanpa diketahui pihak-pihak yang sebelumnya terlibat dalam pembuatan surat berita acara. Jadi, ini benar-benar terjaga secara aman dan steril,” tegasnya. (whk/cw9/sur/p3/c1/fik)


Info Langganan