Minggu, 31 Agustus 2014
     
Home Berita Utama Bawaslu: Gunakan Dana Pileg untuk Pilgub Ilegal

Bawaslu: Gunakan Dana Pileg untuk Pilgub Ilegal

881
Kali Dibaca
E-mail   Email Berita
Cetak  Print Berita
PDF  PDF Berita
KPU-Panwaslu Bisa Dipidana
JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menegaskan bahwa penggunaan dana Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 untuk membiayai pengawasan dan penyelenggaraan tahapan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung ilegal. ’’Ini berbahaya dan ilegal. KPU dan Bawaslu Lampung harus mempertimbangkan kembali penggunaan anggaran Pemilu Legislatif 2014 guna membiayai tahapan Pilgub Lampung,” terang Komisioner Bawaslu Pusat Daniel Zuchron kepada Radar Lampung kemarin.

    Masih menurut Daniel, tidak ada tafsir hukum yang membenarkan bahwa untuk menyelamatkan tahapan pilgub boleh memakai dana pileg. ’’Ini akan menjadi bumerang bagi kedua instansi tersebut. Dampak terburuk yang akan terjadi, mereka bisa dipenjara,” tandasnya.

    Daniel menyarankan dua opsi untuk Pilgub Lampung. Yang pertama,  menghentikan tahapan pilgub dan menjadwal ulang. Opsi yang kedua, menteri dalam negeri (Mendagri) harus tegas.

    ’’Kita rasional saja. Ketika tidak ada anggaran, hentikan dahulu semua tahapan. Masalah anggaran itu kewenangan pemprov dan DPRD. Harusnya sudah tahu kapan waktunya dianggarkan. Bila perlu (pilgub) dimundurkan,” ucapnya.

    Di sinilah, sambung Daniel, opsi kedua sangat berperan. Yakni keberanian dari pemerintah pusat untuk mengambil keputusan soal Pilgub Lampung, apakah tahapan diteruskan atau dihentikan. Bila pemerintah maupun penyelenggara pemilu tidak bisa mengambil ketegasan, masalah ini bisa dibawa ke peradilan sehingga hakim yang mengambil keputusan.

    ’’Polemik ini butuh ketegasan dari Mendagri. Adanya keberanian untuk mengambil keputusan politik maupun hukum. Jangan melupakan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Bisa juga hakim yang ambil keputusan sebagai penengah,” terangnya.

    Daniel meneruskan, ketentuan perundangan soal sumber pendanaan pilkada sangat jelas. Mengacu pada revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan sebagaimana diatur dalam UU No. 22/2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu pasal 114 ayat 5 menyatakan bahwa pendanaan penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah wajib dianggarkan dalam APBD.

    Berbeda dengan pemilu presiden, DPR, DPD, serta DPRD, di mana biaya penyelenggaraannya bersumber dari APBN, yang tertuang dalam pasal 114 ayat 2.

    Begitu juga dalam Peraturan Mendagri No. 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Permendagri No. 44/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

    Pada pasal 3 disebutkan, pendanaan penyelenggaraan pemilu kepala daerah diklasifikasikan ke dalam kelompok belanja tidak langsung dan masuk ke dalam jenis belanja hibah, objek belanja hibah pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada KPU kabupaten/kota.

    Diketahui, Bawaslu Lampung mengakui sejauh ini mendompleng dana pemilu legislatif dalam pengawasan tahapan pilgub. Penggunaan dana pileg dikatakan tak melanggar aturan, tetapi justru mengefisiensi lantaran tak ada duplikasi anggaran.

Ketua Bawaslu Lampung Nazarudin Syamsudin Togakratu mengatakan, sejauh ini pihaknya terpaksa mendompleng dana pileg karena belum tersedianya anggaran pengawasan pilgub.

’’Memang kami dalam melakukan tahapan pileg, sekalian melakukan pengawasan pelaksanaan tahapan pilgub. Justru, kami lakukan efisiensi anggaran. Di mana tadinya dua anggaran, cukup pakai satu anggaran,” kata dia kemarin.

Terkait anggaran pengawasan pilgub sebesar Rp64 miliar, imbuh dia, sejauh ini belum ada titik terang. Sebab setelah disodorkan ke pemprov, anggaran pengawasan masih menunggu pembahasan APBD perubahan 2013.

’’Yang kita tahu, anggaran KPU untuk pilgub saja masih tarik-ulur. Apalagi anggaran pengawasan. Kami tetap sabar menunggu dan berharap dana pengawasan Rp64 miliar segera direalisasikan pemprov. Anggaran pengawasan itu Rp49 miliar untuk putaran pertama dan Rp15 miliar putaran kedua,” urainya.

Anggaran Halal Dibagi Dua

    DPRD Lampung buka suara soal pembagian anggaran pilgub. Unsur pimpinan dewan berpendapat, sangat dimungkinkan pilgub masuk dalam dua kali penganggaran.

    Dua kali penganggaran itu dimaksudkan untuk menyiasati keterbatasan dana yang dimiliki Pemprov Lampung. ’’Sangat bisa memisahkan anggaran. Jadi porsinya ada dua. Tergantung duitnya. Ada atau tidak,” kata Wakil Ketua DPRD Lampung Hantoni Hasan kepada Radar Lampung.

    Lantas, seperti apa skema pembagian porsi penganggaran itu? Menurutnya, sangat tergantung hitung-hitungan di APBDP 2013 dan APBD 2014. Bisa saja, lanjut dia, porsinya 20 persen di APBDP dan sisanya pada APBD murni.

    ’’Kita lihat juga prioritasnya. Nah, kita belum tahu. Kan ada pengajuan dahulu. Kalau kita bilang sangat kecil, nanti ternyata besar. Pastinya angka-angkanya dipelajari dahulu bagaimana bagusnya,” ujarnya.

    Apakah Pemprov Lampung telah memasukkan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD 2014? Hantoni memastikan belum. Ia menyebut pemprov lambat dalam proses penyusunan APBD 2014.

    Karena itu, DPRD Lampung telah menyurati pemprov agar segera mengajukan pembahasan untuk APBD 2014. Secara tegas, ia menyatakan, proses pembahasan APBDP 2013 dan APBD 2014 adalah dua proses yang terpisah dan tak saling terkait.

    Artinya, lanjut dia, pemprov bisa saja memasukkan KUA-PPAS APBD 2014 terlebih dahulu tanpa harus menunggu proses APBDP 2013 rampung.     ’’Dalam surat itu, kami tak memberi tenggat. Dan belum ada balasan. Tetapi biasanya pemprov memasukkannya sekitar bulan September dan Oktober untuk KUA-PPAS APBD 2014,” jelas dia.

    Nah, APBD 2014 harus rampung tepat waktu, yakni sebelum tahun anggaran dimulai Januari 2014. Jika pembahasan molor, maka pemprov bisa terancam penalti pemotongan dana dari pemerintah pusat.

    Kondisi inilah yang membedakan pembahasan APBDP dan dan APBD murni. ’’APBDP juga harus menghitung sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) untuk dipakai di APBDP. Sementara kalau APBD murni tidak,” terang dia.

    Idealnya, lanjut Hantoni, pemprov sudah harus memasukkan KUA-PPAS APBD 2014 pada pertengahan Juni lalu. Sehingga, proyeksi anggaran bisa lebih cepat. ’’Tahapan APBD murni harus dimulai sebelum APBDP karena itu tak berhubungan,” tukasnya.

    Terpisah, Sekretaris Provinsi Lampung Berlian Tihang membenarkan ada surat dari DPRD Lampung terkait APBD 2014. Saat ini, lanjut dia, surat permohonan izin untuk pembahasan KUA-PPAS 2014 itu tengah dinaikkan ke Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P.

    Ia memperkirakan, pemprov baru membahas APBD 2014 pada pertengahan September. ’’Surat permohonan izin ke Pak Gubernur untuk pembahasan KUA-PPAS 2014 sudah naik hari Kamis. Bila disetujui beliau, kemungkinan ke DPRD pada pertengahan September,” kata dia dalam pesan singkatnya. (kyd/wdi/p2/c1/ary)


Info Langganan