Jum'at, 25 April 2014
     
Home Berita Utama Fokus Pelatih dan Penyandang Cacat

Fokus Pelatih dan Penyandang Cacat

744
Kali Dibaca
E-mail   Email Berita
Cetak  Print Berita
PDF  PDF Berita
Honorer Lamteng Paling Bermasalah
BANDARLAMPUNG – Ribuan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Provinsi Lampung akan memperebutkan 784 kuota  tahun ini. Selain guru, yang jadi prioritas adalah pelatih dan penyandang cacat. Kuota itu disebar untuk pemerintah provinsi dan enam kabupaten/kota di Lampung. Masing-masing Kota Metro, Mesuji, Pesawaran, Tanggamus, Waykanan, dan Pesisir Barat.

    Daerah otonomi baru (DOB) Pesisir Barat mendapat jumlah kuota terbesar. Yaitu sebanyak 400 CPNS. Sementara Kota Metro mendapat kota paling sedikit (30 CPNS).  

    ’’Alokasinya kita berikan untuk guru, tenaga medis, dan teknis lainnya. Khusus untuk Pesisir Barat belum ada ketetapan peruntukan alokasi. Sebab, di sana masih dianggap kekurangan pegawai,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lampung Gatot Hudi Utomo saat ditemui di ruang kerjanya kemarin.

    Dari jumlah yang ada, Pemprov Lampung dan Pemkab Mesuji memberi alokasi khusus untuk penyandang cacat dan pelatih olahraga dari atlet berprestasi.

    Untuk pemprov mengalokasikan dua formasi untuk penyandang cacat dan satu pelatih olahraga dari atlet berprestasi. Sedangkan Pemkab Mesuji, untuk dua kriteria itu diberikan masing-masing satu kuota.

    ’’Pelatih yang mendapat alokasi khusus itu manakala pada SEA Games berhasil memberikan medali emas. Atau medali perunggu di tingkat lomba taraf Olimpiade,” ujarnya.

    Di sisi lain, ia mengatakan, Lampung belum siap menggunakan metode computer assisted test (CAT) untuk seleksi CPNS ini. Pasalnya, Lampung belum memiliki fasilitas CAT. Menurut Gatot, fasilitas itu kini baru dimiliki provinsi yang telah ditetapkan sebagai Kantor Regional (Kanreg) Badan Kepegawaian Negara (BKN). ’’Karena itu, kita sudah disepakati untuk tidak menggunakan sistem CAT dalam tes CPNS tahun ini,” ungkapnya.

    Alasan lain, ujar dia, kemampuan tes CPNS menggunakan CAT sangat terbatas. Di mana, per harinya berdasarkan testing yang telah dilakukan hanya mampu melayani 200 orang. ’’Sedangkan yang daftar kan ribuan. Mau selesai berapa hari?” ucapnya.

Honorer Bermasalah

Keseriusan pemerintah daerah dalam penyelesaian masalah honorer kategori dua (K2) patut dipertanyakan. Hingga 18 Juli 2013, masih ada 21 instansi (dua pusat dan 19 daerah) yang belum melaporkan hasil uji publik.

    Padahal sesuai ketentuan, menurut Deputi Informasi Kepegawaian BKN Yulina Setiawati, hasil uji publik itu sudah harus dilaporkan paling lambat Mei 2013.

    Selain itu, ada 41 instansi yang usul penambahan honorernya tidak sesuai aplikasi dan tanpa formulir. Adapun 21 instansi yang belum melaporkan hasil uji publik honorer K2-nya adalah Kementerian Perdagangan, Badan Standarisasi Nasional, Pemkab Aceh Timur, Pemkab Aceh Barat Daya, Pemkot Subulussalam, Pemkot Tanjungbalai, Pemprov Sumsel, Pemkot Bekasi, Pemkab Wonosobo, Pemkab Kebumen, Pemkab Katingan, Pemprov Sulut, Pemkab Boltim, Pemkab Seram Bagian Timur, Pemkab Merauke, Pemkab Jayawijaya, Pemkab Paniai, Pemkab Lannyjaya, Pemkot Telukbintuni, Pemkab Kaimana, dan Pemkab Majene.

    Sedangkan 41 instansi yang mengusulkan penambahan honorer K2 tidak sesuai aplikasi adalah Kementerian Perhubungan, Pemprov Aceh, Pemkab Aceh Barat, Pemkab Acehjaya, Pemkot Langsa, Pemkot Lhokseumawe, Pemkab Serdangbedagai, Pemkab Labuanbatu Utara, Pemkot Medan, Pemkab Siak, Pemkab Solok, Pemkab Padangpariaman, Pemkab Dharmasraya, Pemkab Musibanyuasin, Pemkab Ogan Komering Ulu, Pemkab Ogan Komering Ilir, Pemkab Banyuasin, Pemkab Empatlawang, Pemkab Rejanglebang, dan Pemkab Lampung Tengah.

    Selain itu, Pemkab Pekalongan, Pemkab Karanganyar, Pemkab Wonogiri, Pemkab Mojokerto, Pemkab Bangkalan, Pemprov Kalteng, Pemkab Kutaikartanegara, Pemkab Penajampasar Utara, Pemkab Minahasa, Pemkab Boalemo, Pemkab Pohuwato, Pemkab Gorontalo Utara, Pemkab Soppeng, Pemkab Bombana, Pemkot Bima, Pemprov NTT, Pemkab Ende, Pemkab Maluku Tengah, Pemkab Puncakjaya, Pemkab Sarmi, dan Pemkab Monokwari.

     ’’Karena ini sudah akhir Juli 2013, kami minta kepada para pejabat kepegawaian atau BKD instansi dimaksud untuk segera menyelesaikan urusannya ke kantor pusat BKN,’’ ungkap Yulina. (sur/jpnn/p2/c2/ary)


Info Langganan