Jum'at, 18 April 2014
     
Home Berita Utama Diler Banjir Komplain

Diler Banjir Komplain

1002
Kali Dibaca
E-mail   Email Berita
Cetak  Print Berita
PDF  PDF Berita
Stok BPKB Lampung Habis, STNK Sisa 68.176 Material
BANDARLAMPUNG – Kelangkaan blangko BPKB (bukti pemilik kendaraan bermotor) dan STNK (surat tanda nomor kendaraan) berdampak negatif terhadap industri otomotif. Pasalnya, sejumlah pelanggan kecewa saat diberi surat keterangan sementara. ’’Di daerah, salah satunya Lampung, banyak pelanggan komplain. Mereka nggak mau tahu, maunya kalau beli mobil baru harus ada surat-suratnya. Kita jelaskan mereka tetap ngotot, maunya STNK dan BPKB yang asli,” urai Marketing and Aftersales Service Director PT Honda Prospect Motor (HPM) Jonfis Fandy kemarin (22/5).

Jonfis mengeluhkan tidak sigapnya pihak kepolisian dalam menyediakan kertas BPKB dan STNK. Padahal, kertas khusus seperti itu setiap hari diperlukan dan bisa diukur kebutuhannya sesuai proyeksi penjualan mobil yang dikeluarkan Gaikindo (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia) setiap tahun.

’’Ini kan cuma soal kertas yang setiap tahun dibutuhkan, bukan lima tahunan atau dua tahunan sekali. Harusnya bisa diantisipasi dengan baik,” keluhnya.

Dia mengaku tidak tahu apa penyebab utama kekurangan blangko BPKB dan STNK ini. Namun yang pasti, tahun lalu penjualan mobil memang meningkat signifikan dari sebelumnya 894.164 unit (2011) menjadi 1.116.230 unit (2012).

’’Entah karena penjualan yang naik drastis tahun lalu atau karena apa, kami tidak tahu. Harusnya sudah bisa diprediksi sebelumnya. Kalau tahun ini diperkirakan 1,1 juta unit, yang disiapkan lebih dari itu. Mudah kan,” tukasnya.

Jonfis mengaku diler Honda selalu mendapat pertanyaan mengenai hal ini dari pelanggan. Meski sudah dijelaskan dengan baik, tidak sedikit pembeli mobil yang akhirnya kecewa karena hanya memegang surat keterangan sementara. HPM saat ini memiliki 90 diler yang tersebar di seluruh Indonesia.

’’Kalau yang nggak ngerti pasti marah-marah. Tetapi coba kita kasih penjelasan saja. Ya, apa lagi yang bisa kita perbuat? Kita berharap permasalahan ini bisa cepat diselesaikan,” tandasnya.

Direktur Pemasaran PT Astra Honda Motor (AHM) Margono Tanuwijaya juga mengaku telah mendengar soal kelangkaan blangko kertas BPKB dan STNK itu di beberapa daerah. ’’Jangan sampai ini berlarut-larut. Kalau satu-dua bulan masih bisa ditahan. Tetapi kalau sudah lebih dari itu, pasti banyak yang komplain,” ucapnya.

Sebagai produsen, Margono menjelaskan bahwa proses pemberian BPKB dan STNK itu sepenuhnya diatur oleh diler. Namun begitu, kalau diler mengalami hambatan dalam hal penjualan, otomatis produsen akan merasakan dampaknya. Untuk melancarkan penjualan, AHM saat ini memiliki 1.785 diler resmi di seluruh Indonesia.

’’Ini kan bukan kesalahan produsen atau diler, tetapi seratus persen kelemahan ada di pengadaan kertas yang dikelola pemerintah, dalam hal ini kepolisian,” tukasnya.

Namun begitu, dia mengaku pihak produsen maupun diler sepeda motor belum melakukan protes secara resmi kepada kepolisian. Sebab hingga saat ini dampak ke penjualan belum terasa signifikan. Apalagi, kepolisian sudah mengeluarkan surat keterangan sementara sebagai bukti sah.

’’Kita nggak ngerti persoalannya seperti apa, apakah produksi kertasnya yang seret atau produsennya yang tidak benar. Yang pasti, kita berharap hal seperti ini tidak membuat penjualan mandek,” jelasnya.

Tiga Polda Sudah Kosong

Krisis BPKB dan STNK makin parah. Hingga saat ini, tiga polda sudah menyatakan stok BPKB dan STNK mereka kosong. Selebihnya, hanya mampu menggaransi stok tersedia maksimal satu bulan. Korlantas meminta masyarakat pemilik kendaraan baru tidak panik menghadapi kelangkaan tersebut.

Data Korps Lalu Lintas (Korlantas) Mabes Polri menunjukkan, tiga polda yang menyatakan kehabisan stok BPKB adalah Polda Lampung; Polda Metro Jaya; dan Polda DI Jogjakarta. Jika Polda DIJ baru saja menyatakan stok mereka habis, Polda Metro Jaya justru sudah angkat tangan sejak beberapa bulan lalu. Padahal, jatah blangko BPKB paling banyak diberikan untuk ibu kota.

Jatah paling banyak itu disebabkan pertumbuhan kepemilikan kendaraan di Jakarta dan sekitarnya yang sangat pesat. Pada akhir 2011 saja, tercatat ada 13.347.802 unit kendaraan yang beroperasi di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Kemudian, rata-rata pertumbuhan kendaraan tiap tahunnya sekitar 1,3 juta unit.

Diperkirakan, hingga akhir 2013 ini bakal ada 16 juta kendaraan berpelat nomor B (Karesidenan Jakarta) yang beroperasi di Jakarta dan sekitarnya.

Secara nasional, pertumbuhan kendaraan tiap tahunnya juga meningkat cukup pesat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pada 2010 dan 2011, jumlah kendaraan di Indonesia bertambah sekitar sembilan juta unit per tahun. Hingga akhir 2011, tercatat ada 85.601.351 kendaraan yang beroperasi di jalanan Indonesia.

Pesatnya pertumbuhan kendaraan membuat stok BPKB tidak bisa diprediksi. Tidak heran, Jakarta langsung kehabisan stok. ’’Sampai detik ini baru tiga polda yang melapor kehabisan,” terang Kabid Regident Korlantas Mabes Polri Kombespol Sam Budigusdian kemarin. Selebihnya masih mampu menyediakan walaupun terbatas, mengingat pertumbuhan kendaraan di daerah lain tidak sepesat Jakarta.

Proses lelang pengadaan secara elektronik (LPSE) yang dilakukan Korlantas Mabes Polri masih berjalan dan belum menunjukkan tanda bakal usai. ’’Kami perkirakan Juli sudah ada stok baru,” ucap mantan Dirlantas Polda Jatim itu.

Pihaknya sudah menyosialisasikan penggunaan surat keterangan pengganti sementara ke seluruh polda sejak dua bulan lalu. Surat tersebut berlaku enam bulan dan bisa dipergunakan layaknya BPKB dan STNK asli.

Sam menepis kekhawatiran pemilik kendaraan akan keabsahan dan potensi pemalsuan surat tersebut. ’’Surat itu tidak bisa dipalsu,” tegasnya. Surat tersebut mencantumkan nomor register BPKB asli. Nantinya, jika blangko BPKB telah ada, nomor yang dipakai juga tak berubah.

Selain itu, ada cap basah dari instansi yang mengeluarkan surat tersebut. Ditambah lagi ada kode khusus dari instansi yang nanti membedakan jika ada upaya pemalsuan. ’’Masyarakat tidak perlu khawatir. Surat itu sah,” tegasnya.

Terpisah, Kepala Seksi (Kasi) BPKB Polda Lampung Kompol Dedy Dewantho membenarkan bahwa material BPKB yang dikirimkan dari Mabes Polri sudah habis sejak April 2013 lalu.

Untuk mengganti BPKB, dirinya menggunakan surat keterangan pengganti sementara BPKB (SKet-S-BPKB). ’’Surat keterangan pengganti ini sama dengan BPKB asli. Dari bulan April kami menggunakan surat itu. Jadi, masyarakat nggak usah khawatir tentang surat ini. Sebelum material BPKB ada, wajib pajak kendaraan menggunakan surat ini sampai Mabes Polri mengirimkan BPKB asli,” ungkap Dedy sambil menunjukkan SKet-S-BPKB.

Sementara, Kasi STNK Polda Lampung Kompol Abdul Waras memastikan material STNK untuk wilayah Lampung masih tersisa, yakni sekitar 68.176 buah. Di mana, jumlah tersebut diperkirakan habis lima bulan ke depan.

’’Kalau STNK alhamdulillah masih ada. Kalau ada polres yang sudah habis, kami mengalihkan STNK polres yang masih tersisa ke polres yang habis tersebut. Jadi kalau STNK nggak ada masalah,” katanya. (yud/jpnn/p3/c1/ary)


Info Langganan