Selasa, 30 September 2014
     
Home Berita Utama Golkar-PDIP Sulit Koalisi

Golkar-PDIP Sulit Koalisi

971
Kali Dibaca
E-mail   Email Berita
Cetak  Print Berita
PDF  PDF Berita
BANDARLAMPUNG – Pentolan Partai Golkar dan PDIP Lampung M. Alzier Dianis Thabranie dan Sjachroedin Z.P. boleh saja tampil akrab. Tetapi, untuk berkoalisi pada Pilgub 2 Oktober 2013 hampir pasti tidak mungkin. Dua partai ini memiliki tradisi mengusung calon gubernur (cagub) masing-masing. Artinya, PDIP tentunya tidak ingin menjadi ’’penggembira’’ dengan menempatkan kadernya hanya sebagai calon wakil gubernur (cawagub).

Sedangkan Partai Golkar Lampung, melalui rapat pimpinan daerah (rapimda) sudah menetapkan ketuanya, yaitu Alzier Dianis Thabranie, sebagai calon gubernur.

’’Sebenarnya agak sulit kita terka koalisi secara pasti. Jadi the best way, coba kita lihat kecenderungan koalisi pilkada di beberapa daerah dan Pilgub 2008. Kita bisa lihat pattern (pola)-nya walau itu pun belum 100 persen tepat,’’ kata pengamat politik Arizka Warganegara kemarin (4/3).

Dia melanjutkan, baik PDIP maupun Golkar tentu menginginkan kadernya maju sebagai cagub. Untuk itu, PDIP akan menyiapkan kader-kadernya, baik yang berasal dari internal maupun eksternal partai.

Dari internal, PDIP memiliki Bupati Lampung Selatan Rycko Menoza S.Z.P., Bupati Waykanan Bustami Zainudin, Bupati Lampung Barat Mukhlis Basri, dan Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan. Lalu kader eksternal di antaranya Wakil Gubernur M.S. Joko Umar Said, Sekretaris Provinsi Berlian Tihang, dan anggota DPD RI Aryodhia Febriansa S.Z.P.

’’Golkar sendiri memiliki Alzier dan Riswan Tony Dalem Kiay yang saat ini masih berebut rekomendasi dari DPP. Jadi tinggal titik temu antara kedua partai. Bisa saja bubar. Sekarang tergantung bargaining at the moment,” kata dia.

Untuk koalisi, Golkar bisa saja menggandeng PKB dan Partai Hanura. Ini karena Alzier merupakan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) yang menjadi basis massa PKB. Dua partai ini juga berkoalisi dalam Pilgub 2008 karena faktor tersebut. Sementara, koalisi dengan Partai Hanura dapat terjadi atas dasar kekeluargaan. Di mana besan Alzier, Elza Syarief, merupakan fungsionaris DPP Partai Hanura.

Sementara yang paling aman dan tak perlu koalisi, lanjut Arizka, adalah Partai Demokrat (PD), karena sudah memiliki 14 kursi di DPRD Lampung. Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2012 dan perubahannya UU 12/2008 tentang Pemerintahan Daerah, partai politik (parpol) dapat mengusung calon kepala daerah jika memiliki 15 persen suara di DPRD setempat.

Karena DPRD Lampung memiliki 75 kursi, maka setiap parpol harus memiliki minimal 12 kursi untuk dapat mengusung calon sendiri. Di PD, calon yang memiliki peluang sangat besar adalah Ketua DPD PD Lampung M. Ridho Ficardo.

Ini karena secara de facto dan de jure, Ridho adalah ketua partai. Menurut Arizka, jika diklasifikasikan siapa yang mempunyai peluang menjadi cagub, adalah orang yang mempunyai parpol, salah satunya ketua dpd. Calon lain dari PD seperti Marwan Cik Asan dan Zulkifli Anwar harus melihat peluang lain meski memang secara konteks calon ditentukan DPP.

Arizka melanjutkan, jika Ridho menjadi cagub, maka Danrem 043 Gatam Kolonel Czi. Amalsyah Tarmizi bisa mendampinginya sebagai cawagub. Hal ini dimungkinkan karena Amalsyah memiliki jaringan militer di PD, di mana partai pemenang Pemilu 2009 ini juga memiliki banyak purnawirawan TNI-AD di DPP.

Ridho juga tak mesti menjadi cagub. Calon lain seperti Herman H.N. bisa menjadi cagub dari PD dengan Ridho hanya menjadi cawagub. Herman H.N. berpeluang menjadi cagub karena istrinya, Eva Dwiana, juga memegang jabatan strategis sebagai ketua DPC PD Bandarlampung.

’’Amalsyah dan Herman sering terekspos melakukan komunikasi dengan PD. Sedangkan Berlian Tihang nggak masuk ke Demokrat karena juga tak terlihat berkomunikasi. Tetapi lagi-lagi, ini nggak bisa 100 persen. Koalisinya akan sangat cair dan pragmatis,” urai lulusan Universiti Kebangsaan Malaysia itu.

Sedangkan untuk koalisi menengah, Arizka memperkirakan pasangan Abdurachman Sarbini (ketua DPW PAN Lampung) dan Gufron Azis Fuadi (ketua DPW PKS Lampung).

’’Apalagi dua partai ini sudah berkomunikasi. Bisa juga PKS berkoalisi dengan Golkar jika yang diusung adalah Riswan Tony, bukan Alzier. Riswan kan sudah menyambangi PKS secara terbuka dalam konsolidasi,” papar Arizka.

Terkait Riswan, ia mengatakan bahwa anggota DPR RI itu harus segera melakukan komunikasi intensif kepada semua perahu potensial yang bisa mengusung dirinya. Karena kalaupun memakai PG, tetap memerlukan koalisi.

Dari jalur independen, Arizka memperkirakan akan ada satu hingga dua calon. Hingga kini memang belum ketahuan siapa yang akan muncul dari calon independen. Tetapi, kalangan kampus seperti Rektor Universitas Lampung Prof. Sugeng P. Harianto dan aktivis lsm berpotensi masuk wilayah ini.

’’Perjuangan kelompok-kelompok ini kan biasanya dilandaskan idealisme nilai. Caden inilah yang seyogianya memperjuangkan idealisme dan antioligarkisme parpol. Jadi calon yang ideal karena less intervensi parpol yang ribet kepentingan itu,” kata dia.

Menurutnya, peluang mencalonkan diri lewat perseorangan lebih rileks dari beban intervensi paprol. ’’Hanya, saran saya, caden yang ideal itu calon yang dari awal sudah declare bahwa dia nggak akan pakai parpol. Bukan karena nggak dapat perahu parpol, baru kemudian caden,” katanya.

Sementara, Ketua DPD PG Lampung Alzier Dianis Thabranie mengklaim sejauh ini tengah menunggu cawagub dari PDIP. ’’Siapa pun cawagub yang akan diusulkan, sudah pasti PDIP punya banyak kader yang berkualitas. Saya serahkan ke PDIP. Mau sandal jepit yang diusulkan ke Golkar, kami siap saja. Kami manut miturut (menyerahkan sepenuhnya, Red) kepada Pak Sjachroedin Z.P. siapa cawagub yang akan diusulkan,” tandasnya.

Alzier juga menambahkan bahwa wacana koalisi antara PG dan PDIP sudah matang. Secara internal partai sudah dikomunikasikan ke DPP PG. Rencana jalinan koalisi dengan parpol lain dalam pilgub mengingat PG memang butuh tambahan kursi untuk mengusung cagub.

’’Nantinya tetap kami serahkan ke DPP. Surat ke DPP sudah kami kirimkan pada 28 Februari lalu. Isinya adalah PG Lampung butuh koalisi dengan parpol lain. Rencana koalisi dengan semua parpol, bukan hanya dengan PDIP,’’ kata Alzier didampingi Wakil Ketua DPD I PG Lampung Ismet Jayanegara.

Terkait adanya persepsi perseteruan antara dirinya dengan Oedin –panggilan akrab Sjachroedin Z.P.– selama ini, Alzier kembali memastikan selama ini dia dan Oedin tidak ada masalah. Hanya, secara politik memang berbeda.

’’Kalau secara politik berbeda itu kan wajar. Tetapi tidak pernah yang namanya kami nggak akur. Lha, kami ini bersaudara. Tentu beda, saudara ya saudara, politik ya politik. Jadi nggak ada masalah sama sekali,’’ tandasnya.

Alzier mengatakan, targetnya pada Mei 2013, koalisi Golkar dengan parpol lainya sudah diputuskan. Golkar menargetkan setidaknya mengumpulkan 35 kursi dari hasil koalisi antara Golkar (10 kursi) dengan PDIP (11 kursi), Partai Persatuan Pembangunan (3 kursi), Partai Hanura (6 kursi), dan Partai Kebangkitan Bangsa (5 kursi).

’’Ya, sekitar 35 kursi saya kira cukup. Kira-kira 50 plus 1 dari jumlah kursi di DPRD Lampung, yaitu 75 kursi. Sedangkan syarat mengusung kan 15 persen dari persentase kursi DPRD,’’ kata Alzier seraya mengatakan tidak akan ngoyo membidik parpol lainnya seperti PAN dan PKS.

Di bagian lain, Sekjen DPP PDIP Tjahjo Kumolo tidak mau berspekulasi menyusul pertemuan khusus antara Ketua DPD PDIP Lampung Sjachroedin Z.P. dengan Ketua DPD Golkar Lampung Alzier Dianis Thabranie belum lama ini.

Menurutnya, meski pertemuan itu berlangsung antara dua tokoh politik, tidak mesti yang dibahas koalisi. Kemungkinan, kata dia, pertemuan itu hanya pertemuan biasa yang tidak ada kaitannya dengan pemenangan Pilgub Lampung.

’’Wah saya sebaiknya tidak komentar menyangkut adanya pertemuan demikian, karena tidak tahu jelas masalahnya. Saya kira itu hanya pertemuan biasa,” kata Tjahjo kepada Radar Lampung di Jakarta kemarin.

Sementara, di saat Alzier optimistis berkoalisi, Ketua DPD PDIP Lampung Sjachroedin Z.P. justru menanggapi datar. Menurutnya, arah koalisi PDIP dan Golkar masih panjang.

’’Saya ini hanya menjalankan fungsi tugas sebagai ketua partai politik. Di mana ketika parpol tak bisa mengusung cagub, maka harus berkoalisi. Beda halnya jika Partai Demokrat yang bisa mengusung sendiri cagub,” kata Oedin via ponselnya tadi malam.

Tetapi yang pasti, sambung dia, sebagai partai besar, PDIP tentu tetap menargetkan cagub. ’’PDIP ya tentu tetap cagub. Tetapi, koalisi tetap harus dibina,” katanya. (dna/gus/kyd/p5/c1/ary)

Info Langganan