Rabu, 1 Oktober 2014
     
Home Berita Utama Mantan Direktur Rsj Lampung Dituntut 18 Bulan

Mantan Direktur Rsj Lampung Dituntut 18 Bulan

877
Kali Dibaca
E-mail   Email Berita
Cetak  Print Berita
PDF  PDF Berita
BANDARLAMPUNG – Sidang kasus korupsi Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Provinsi Lampung dengan terdakwa mantan Direktur rsj dr. Liliek Sumardijaningsih mendekati titik akhir. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang kemarin, tim jaksa penuntut umum (JPU) meminta hakim menghukum Liliek dan mantan Bendahara RSJ Kasyanto selama 18 bulan penjara.

Menurut anggota tim jpu Agustina, Liliek telah melakukan korupsi secara bersama-sama. Ini sebagaimana diatur dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) No. 31/1999.

Selain itu, jpu di hadapan majelis hakim yang diketuai Gatot Susanto menuntut Liliek didenda Rp50 juta subsider tiga bulan penjara. Liliek juga diminta membayar uang pengganti Rp236,415 juta subsider 10 bulan kurungan. Demikian halnya dengan Kasyanto. Perbedaan tuntutan hanya ada pada uang pengganti, di mana Kasyanto diminta membayar Rp120 juta subsider 10 bulan penjara.

”Berdasarkan fakta persidangan, dokter Liliek terbukti memperkaya diri sendiri bersama orang lain. Ini berdasarkan keterangan 26 orang saksi, saksi ahli, juga berbagai barang bukti,” kata Agustina.

Usai pembacaan tuntutan, Gatot Susanto kembali menegaskan tuntutan JPU itu kepada Liliek yang tampak tenang menjalani persidangan. Dibalut jilbab putih dan kemeja kotak-kotak, perempuan itu dengan seksama mendengar poin per poin tuntutan yang dibacakan.

Usai persidangan, Liliek yang didampingi banyak rekannya dari RSJ tak mau berkomentar banyak. ”Tanyakan saja kepada penasihat hukum saya ya. Sudah saya serahkan semuanya kepada mereka,” pintanya sambil berlalu.

Ketua tim penasihat hukum Liliek, Bey Sujarwo, menjelaskan, tuntutan JPU kepada kliennya terlalu tinggi. ”Semangat UU Pemberantasan Tipikor kan untuk recovery aset negara, bukan untuk menghukum orang,” ujarnya.

Namun, menurutnya, dari tuntutan, terlihat JPU mengapresiasi niat baik terdakwa yang mengembalikan uang kerugian negara pada pekan lalu. Nilainya Rp237 juta. ”Itu uang dokter Liliek. Meskipun ia tidak menikmati duit itu sendirian, sebagai kuasa pengguna anggaran, klien saya bertanggung jawab sepenuhnya,” urai Sujarwo.

Berdasarkan fakta persidangan, mantan Kadiskes Lampung Wiwik Handayani juga telah mengembalikan uang Rp6 juta. Selain itu, melalui Inspektorat Lampung, Wiwik juga menyerahkan uang Rp94 juta. ”Jadi semua uang telah dikembalikan,” katanya.

Terkait bantahan-bantahan penerima aliran dana itu, menurut Sujarwo, pihaknya tidak dapat berbuat banyak. Yang jelas, mereka telah disumpah di bawah kitab suci Alquran. ”Mereka menyatakan tidak menerima. Mereka juga membantah kuitansi yang ada tanda tangan mereka sendiri,” paparnya.

Menurut dia, pengembalian uang kerugian negara seharusnya tidak menghapuskan sebuah tindak pidana. ”Seperti dokter Liliek, dia kan sudah mengembalikan, namun tetap dituntut,” paparnya.

Terpisah, Kasipenkum Kejati Lampung Heru Widjatmiko mengakui telah memanggil nama-nama yang dinyatakan dokter Liliek ikut menikmati aliran dana itu. Namun, karena tidak ada alat bukti yang kuat dan seluruhnya membantah, kasus ini tidak diteruskan.

Kronologi Kasus

Dalam sidang dakwaan yang digelar pada Januari 2013, JPU menyatakan perbuatan dr. Liliek bersama Kasyanto dalam mengelola dan memanfaatkan penerimaan dana klaim pelayanan kesehatan program jamkesmas terbukti melawan hukum. Liliek memperkaya diri sendiri sebesar Rp159.100.000 dan sesuai keterangannya memperkaya orang lain Rp460 juta.

Pada surat dakwaan Nomor PDS-04/TJK/12/2012 dirincikan, dalam kurun waktu Maret 2009–Desember 2010, dana jamkesmas Rp460 juta itu mengalir ke sejumlah pihak. Mulai satuan kerja hingga DPRD. Pada 2009, dana yang diberikan Liliek untuk pihak lain sebesar Rp176 juta. Sementara pada 2010 senilai Rp284 juta.

JPU menilai, dr. Liliek telah merugikan negara sebesar Rp846,194 juta atau setidak-tidaknya Rp456,415 juta. Ini sesuai laporan hasil audit investigative BPKP Perwakilan Lampung.

Lebih lanjut JPU mengatakan, pada periode 2009–2010, RSJ Lampung melaksanakan program nasional jamkesmas yang dananya berasal dari APBN. Pada 2009, rumah sakit ini mengajukan klaim atas pelayanan kesehatan Rp2,333 miliar dan Rp1,921 miliar pada 2010. Berdasarkan klaim itu, RSJ Lampung mencairkan dana di BRI sebesar Rp2,33 miliar untuk 2009 dan Rp2,026 miliar pada 2010.

BPK Perwakilan Lampung kemudian melakukan pemeriksaan dan didapati ketidaksesuaian dalam pengelolaan serta pemanfaatan penerimaan klaim jamkesmas. Kemudian BPKP merekomendasikan ke gubernur Lampung untuk menegur pihak RSJ.

Dari dakwaan juga terungkap, dr. Liliek dibantu bendaharanya. Kasyanto, melakukan pertanggungjawaban keuangan. Namun, ternyata pertanggungjawaban tidak sesuai ketentuan karena terdapat pembuatan kuitansi baru untuk pembayaran jasa pelayanan dan pengelola yang tidak sesuai realisasi pembayaran.

Kemudian terdakwa juga melakukan pengeluaran yang seakan-akan melalui Koperasi Bina Husada RSJ Lampung kepada tiga rekanan lokal. Yakni CV Pencalang Medika, CV Gamma Pratama, dan CV Lampung Medical.

Ketiga rekanan itu diminta seolah-seolah benar belanja dan menghabiskan anggaran Rp302,556 juta. Sehingga dari laporan yang ada terdapat selisih antara surat pertanggungjawaban dan realisasi. Yakni Rp247,575 juta untuk jasa pelayanan dan Rp155,95 juta untuk jasa pengelola.

Tak hanya itu. Terdakwa juga menggunakan dana klaim jamkesmas untuk pemberian tunjangan hari raya kepada seluruh pegawai RSJ. Pada 2009 sebesar Rp87,61 juta dan pada 2010 senilai Rp52,5 juta. (eka/p3/c2/ade)


Info Langganan