Jum'at, 11 Juli 2014
     
Home Berita Utama PT SHS Lamtim Digeledah

PT SHS Lamtim Digeledah

1327
Kali Dibaca
E-mail   Email Berita
Cetak  Print Berita
PDF  PDF Berita
Tim Penyidik Kejagung Sita Sejumlah Dokumen
SUKADANA – Tim penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) bergerak cepat menyidik perkara korupsi benih padi PT Sang Hyang Seri (SHS) Persero di Lampung Selatan, Lampung Timur, dan Pesawaran. Menurunkan lima anggota timnya, Kejagung menggeledah Kantor Pemasaran PT SHS regional V Lampung Timur, Rabu (20/2). Dari penggeledahan itu, sejumlah dokumen PT SHS disita.

Manajer Pemasaran PT SHS regional V Lamtim Gatot Suyatno membenarkan tim penyidik Kejagung melakukan penggeledahan dan penyitaan dokumen bantuan langsung benih unggul (BLBU).

’’Tetapi tidak ada yang diperiksa. Memang ada anggota tim Kejagung yang mengajukan pertanyaan. Namun bukan pemeriksaan, hanya menyita dokumen,” ungkapnya.

Gatot juga membantah hasil penyidikan Kejagung yang menemukan adanya perbedaan volume benih padi yang didistribusikan PT SHS kepada para petani. ’’Itu tidak benar. Perbedaan muncul karena belum ada sinkronisasi data volume antara Dinas Pertanian dengan PT SHS,” tukasnya.

Diketahui, hasil temuan Kejagung, sesuai data PT SHS Lamtim telah disalurkan benih sebanyak 10.740 kilogram. Namun sesuai data di Dinas Pertanian Lamtim, yang diterima hanya 9.780 kg, sehingga terdapat selisih 960 kg.

Tak hanya benih padi. Setelah dikonfirmasi kepada kelompok tani, ternyata terjadi juga pengadaan benih kedelai fiktif sebesar Rp4.627.060.000 dan markup volume maupun harga benih kedelai sebesar Rp1.018.450.000 yang dilakukan Kantor Cabang PT Sang Hyang Seri di Lamtim dengan para kelompok tani, sesuai perjanjian jual-beli benih kedelai.

Perjanjian itu ditandatangani Manajer Cabang Sang Hyang Seri tahun 2008 sampai 2011 Hartono dan Manajer Cabang Sang Hyang Seri dari 2011 sampai 2012 Subagyo.

Sementara disinggung soal tuntutan ganti rugi petani di Kecamatan Purbolinggo, Lamtim, Gatot bersikukuh tidak akan mengabulkannya. ’’PT SHS akan mengganti kerugian kepada petani apabila daya tumbuh tanaman padi itu tidak memenuhi standar. Sedangkan tanaman para petani padi yang di Purbolinggo tersebut tumbuh subur sampai berumur 35 hari,” ucapnya.

Terpisah, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri Sukadana Iyus Hendayana menuturkan, pihaknya tidak terlibat langsung dalam perkara tersebut. ’’Semuanya langsung dari Kejagung. Kami hanya menyiapkan fasilitas gedung. Sampai-sampai tiga unit printer dibawa langsung oleh tim dari Jakarta,” akunya.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Kejagung Setia Untung Arimuladi mengaku sudah menurunkan tim ke Lampung untuk melakukan pemeriksaan saksi. Hal ini mengacu Surat Tugas Nomor: Print-20/F.2/Fd.1/02/2013 tertanggal 13 Februari 2013. Di mana sembilan jaksa penyidik, dua pegawai tata usaha kejaksaan, dan satu pegawai BPKP melakukan pemeriksaan para saksi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung.

’’Tim bekerja untuk pemeriksaan saksi-saksi di wilayah hukum Kejati Lampung selama lima hari terhitung sejak tanggal 19 sampai 23 Februari 2013,’’ kata Untung di kantor Kejagung, Jakarta, Rabu (20/2).

Agenda pemeriksaan, lanjutnya, penyidik telah meminta keterangan 47 warga atau petani penerima bantuan langsung benih unggul dan subsidi benih.

Sebanyak 17 saksi, kata Untung, diperiksa di Kejari Gunungsugih, Lampung Tengah. Mereka adalah Joko Sanjaya, Wayan Sumija, Wayan Suyasa, Hardo, Edy Subiyanta, dan Sukadis. Kemudian Rohmad, Slamet, Sugeng, Sudarmono, Reinka, Kismo, Jaswadi, Sagian, Sumaryanto, Paidi H.S., dan Sutoyo.

Sedangkan di Kejari Sukadana, penyidik juga telah memeriksa 30 saksi. Yaitu Marsam, Wahab, Suyitno, Karsi, Supri, Zaini, Triono, Rubimin, Jawaher, dan H. Mukhayat. Lalu Sobirin, Amat Rustadiah, Karsi, Subekhi, Muin, Martono, Cipto, Jahuri, Suwito, dan Nyoman Witro. Selanjutnya Sutrisno, Sabakir, Sukemi, Suyoto, Jumangat, Farikin, Warno, Samen, Suprapto, dan Sunaripin.

Namun, Untung mengaku belum bisa membeberkan hasil pemeriksaan tersebut karena masih dalam proses. Ditegaskannya, tim bekerja di lapangan sampai hari Sabtu ini, sebelum melaporkan hasilnya ke Kejagung.

Penyidikan kasus ini masih dalam pengembangan untuk mencari keterlibatan pelaku lain. Saat ini, kata dia, sudah ditetapkan Dirut PT Sang Hyang Seri Kaharuddin dan dua anak buahnya, yakni Manajer Kantor Cabang PT SHS Tegal Hartono dan karyawan PT SHS Subagyo, sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan benih di Kementerian Pertanian periode 2008-2012. ’’Sudah ada tiga tersangka dalam kasus ini,” kata Untung lagi.

Kasus ini terjadi ketika tahun 2008 sampai 2012, Kementerian Pertanian menunjuk PT Sang Hyang Seri mengadakan benih untuk keperluan program benih bersubsidi, cadangan benih nasional (CBN), dan bantuan langsung benih unggul (BLBU). Untuk 2012 seolah-olah digelar tender dan pemenangnya tetap PT SHS.

Berdasarkan penyelidikan ditemukan sejumlah bukti bahwa tahun 2009 sebesar Rp10.412.223.750 dari nilai kontrak sebesar Rp31.236.671.250. Tahun 2010 sebesar Rp10.630.927.500 dari nilai kontrak Rp31.892.782.250. Tahun 2011 sebesar Rp15.277.866.283 dari nilai kontrak Rp45.833.5983.851.

Menurut Adi, dalam menentukan harga komoditas dengan pihak ketiga, terjadi intervensi Kaharuddin yang merupakan bekas direktur pemasaran PT SHS. Kaharuddin kemudian menjadi direktur utama. (wyn/rnn/p5/c1/ary)


Info Langganan