Jum'at, 25 Juli 2014
     
Home Berita Utama UMK 2013 Rp1,165 Juta

UMK 2013 Rp1,165 Juta

2098
Kali Dibaca
E-mail   Email Berita
Cetak  Print Berita
PDF  PDF Berita
Sempat tertunda dua pekan pasca putusan tripartit, surat putusan besaran upah minimum kota (UMK) 2013 yang ditandatangani Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. akhirnya sampai ke tangan Dewan Pengupahan Provinsi (DPP).

Tapi, ada yang aneh dalam surat itu. Tepat di atas tanda tangan gubernur surat itu dinyatakan ditetapkan di Telukbetung pada 16 Januari 2013. Sementara kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lampung Nomor: 560/0183/III.05/03/2013 baru mengusulkannya pada 17 Januari 2013, perihal laporan hasil sidang dan mohon penerbitan surat keputusan (SK) UMK Bandarlampung 2013.

Artinya, sebelum diajukan, gubernur sudah menandatangani SK-nya. Menanggapi hal itu, Ketua DPP Lampung Heri Munzaili langsung mengklarifikasi.

’’Saya sudah tegur staf saya. Sebab, awalnya, saya sudah usulkan agar tertulis surat ditandatangani 29 Januari 2013. Besok, saya akan revisi suratnya,’’ ujarnya saat dikonfirmasi Radar Lampung via telepon genggamnya.

Terlepas dari hal itu, melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Lampung Nomor: G/29.a/III.05/HK/2013 tentang Penetapan UMK Bandarlampung 2013, UMK ditetapkan Rp1.165.000. Keputusan itu mulai berlaku sejak 1 Januari 2013. ’’Suratnya telah saya terima pagi ini (kemarin),” kata Heri saat ditemui Radar Lampung di ruang kerjanya kemarin siang.

Pasca terbitnya surat itu, sambungnya, DPP berencana membentuk satgas pendampingan pelaksanaan penerapan UMK 2013. Tim ini dibentuk guna upaya law enforcement (penegakan hukum) terhadap dunia usaha yang dengan sengaja tidak mematuhi keputusan gubernur itu.

’’UMK diputuskan gubernur sesuai putusan tripartit tanpa ada pengurangan karena memang fungsinya sudah disetujui, baik dari SP maupun Apindo sendiri. Jadi harus benar-benar diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Bandarlampung. Kami siap mengontrol,” ungkapnya.

Diterangkan, kalaupun ada yang keberatan dan minta direvisi, harus melalui penetapan pengadilan. Hal itu sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. ’’Selagi tidak ada penetapan dari pengadilan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami baru siap merevisi kalau hal itu ada. Karena itu, kini tidak boleh lagi ada perusahaan yang membayar upah buruh di bawah UMK 2013 sebesar Rp1.165.000,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan, untuk perusahaan yang pada bulan ini telah mengeluarkan upah pekerjanya diharapkan tetap menyesuaikan dengan UMK 2013. ’’Caranya bisa dirapel pada Februari ini. Sebab, sebagaimana dinyatakan dalam surat putusan gubernur, UMK itu mulai berlaku sejak 1 Januari 2013,” katanya.

Di sisi lain, Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. seolah berat hati menerima putusan itu. Pasalnya, usulan yang diajukan Pemkot Bandarlampung kepada DPP sebesar Rp1.195.000. Namun, memang di tahap rapat Dewan Pengupahan Kota belum ditemukan kesepakatan lantaran Apindo belum mengajukan usulan nilai UMK. Karena itu, sidang UMK pun berlanjut ke tingkatan DPP.

’’Itu bukan nilai usulan pemkot. Karena itu, saya akan adakan pertemuan dengan perwakilan buruh dahulu terkait putusan ini. Harapannya, buruh bisa terima. Untuk khusus perusahaan dilarang mengupah pekerjanya di bawah UMK ini,” ungkapnya usai menghadiri dialog di Radar Lampung TV kemarin. (sur/p6/c2/ary)


Info Langganan