Email Berita  Print Berita  PDF Berita

’’Jadi harus dites dahulu, terutama guru. Karena sebagian besar guru itu masuknya tidak melalui tes. Ada syarat kemampuan penguasaan materi guru dan pengetahuan umum. Ada kompetensi dasar dan ada kompetensi bidang,” ungkap Azwar usai menemui ketua PB PGRI dan perwakilan guru honorer di gedung Kemenpan RB, Jakarta, Selasa (21/2).

Dalam pelaksanaan tes seleksi ini, pemerintah akan menggandeng sepuluh  perguruan tinggi negeri (PTN). Yaitu Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Airlangga (Unair), Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Andalas (Unand), dan Universitas Hasanuddin (Unhas).

    Azwar menjelaskan, proses tes seleksi ini akan dikoordinasi oleh sepuluh PTN tersebut. Sehingga pelaksana tes ini tidak lagi pemerintah daerah (pemda), melainkan ditangani oleh pemerintah pusat atau nasional.

’’Selain tes seleksi, tenaga honorer yang kita angkat ini juga harus bersedia untuk ditempatkan di tempat yang kosong. Banyak tenaga honorer saat ini tidak mau dipindah, dan hanya mau menempati tempat yang sudah penuh (di kota). Jujur saya katakan, guru ini hitungannya sudah lebih. Kita sudah mengalahkan Jepang. Tetapi mengajarnya masih delapan jam. Ini belum efektif. Kita minta kesediaan dari guru yang diangkat mau ditempatkan sesuai kebutuhan,’’ tukasnya.

Dilanjutkan, saat ini ada 600 ribuan tenaga honorer dari semua bidang yang siap diikutkan tes seleksi dan dilakukan secara bertahap. Meski demikian, ia menyebutkan, penghasilan (gaji) tenaga honorer berasal dari non-APBN dan APBD.

Di luar jumlah itu, juga ada sekitar 160 ribu tenaga honorer yang siap diangkat menjadi PNS. Tetapi, tenaga honorer ini pendataannya sudah selesai dan tidak perlu lagi mengikuti tes seleksi.   

’’Oleh karena itu, untuk 600 ribuan yang non-APBN dan APBD tersebut,  datanya akan kita recheck. Awalnya kita minta jumlah saja, namun nanti kita minta namanya siapa, di mana asalnya, sejak kapan. Biar jelas. Saya berprinsip honorer ini akan diperhatikan bukan karena alasan kemanusiaan, tetapi juga harus mempunyai kemampuan minimum. Kita kan menggunakan uang negara untuk membayarnya. Maka itu, yang paling penting kita juga tidak menutup kesempatan untuk anak-anak yang masih fresh,’’ paparnya. (jpnn/c3/ary)