Email Berita  Print Berita  PDF Berita

JAKARTA – Insiden bentrok antara polisi dan massa di Pelabuhan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), mendapat perhatian serius Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saat ini, SBY tengah menunggu laporan hasil investigasi sebelum melakukan evaluasi.

’’Ya, ini akan ada evaluasi secara menyeluruh,’’ kata Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha di kompleks Istana Kepresidenan kemarin (27/12). Namun, dia tidak menyebut sampai level mana dan kapan evaluasi akan dilakukan. ’’Kita tunggu saja ya nanti,’’ elaknya.

Julian mengatakan, Polri memiliki standar operasional prosedur (SOP) dalam menjalankan tugasnya. Nah, laporan mengenai bagaimana peristiwa di Bima yang saat ini dibutuhkan untuk melakukan evaluasi. ’’Yang pasti apabila ada tindakan di luar SOP, tentu itu akan diproses. Hukum tetap ditegakkan di sini,’’ tegasnya.

    Saat menerima laporan dari Kapolri Jenderal Timur Pradopo terkait insiden di Bima, kata Julian, SBY sudah memberikan instruksi. Yakni untuk menghindari kontak dengan massa. ’’Presiden meminta Kapolri untuk menghindari segala bentuk kekerasan atau kontak fisik, apalagi dalam pembubaran massa yang melakukan aksi demonstrasi,’’ urainya.

Selain itu, presiden juga meminta dilakukan koordinasi dengan aparat setempat untuk melakukan pengusutan secara tuntas jika memang ada oknum yang melakukan provokasi. ’’Kita harus melihat sebetulnya seperti apa yang terjadi di lapangan. Tidak bisa secara parsial atau setengah-setengah saja,’’ ujar Julian.

Pada bagian lain, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) mendesak Kapolri Jenderal Timur Pradopo tidak melindungi anggota Polri yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). PB NU menilai aparat yang melakukan tindakan brutal dengan menembak warga di Bima dan Mesuji harus dicopot dari keanggotaan Polri serta diterapkan hukuman pidana.

’’Kapolri harus segera menindak pelaku dengan tegas dan memberikan bimbingan, tekanan, serta peringatan kepada anak buahnya agar peristiwa ini menjadi yang terakhir dan tidak terulang lagi. Pelaku harus dipecat,’’ ujar Ketua PB NU Said Aqil Siradj kemarin.

Dia menegaskan, peluru yang digunakan untuk menembak rakyat tersebut dibeli dengan uang rakyat. Oleh karena itu, jangan digunakan untuk menembak rakyat.

’’Mudah-mudahan ini yang terakhir. Sudah berkali-kali, mulai Mesuji, Anshor ditembak di Sidoarjo, dan sekarang di Bima. Sistem yang ada sudah baik dan sistematis, tetapi dalam implementasinya sering over, terutama yang di lapangan,’’ tandasnya.

    Said Aqil menengarai, penerbitan izin tambang yang diprotes rakyat tersebut berkaitan upaya penggalian dana menjelang pilkada. Pasalnya, penerbitan izin tambang semakin meningkat menjelang pilkada.

’’Soal izin kalau memang prosedural dan tidak melanggar hukum, itu sah-sah saja bupati mengeluarkan, asal memenuhi persyaratan,’’ pungkas dia. (jpnn/c1/niz)