Rabu, 1 Oktober 2014
     
Home Bandarlampung Hukum & Kriminal Dua Pejabat Diduga Terlibat Korupsi PPI

Dua Pejabat Diduga Terlibat Korupsi PPI

826
Kali Dibaca
E-mail   Email Berita
Cetak  Print Berita
PDF  PDF Berita

BANDARLAMPUNG – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung diketahui tengah mengusut dugaan korupsi dana APBN di PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) Subcabang Bandarlampung. Korps Adhyaksa tampak optimistis dapat menyelesaikan kasus ini. Lewat Kasipenkum Heru Widjatmiko juga telah berani menyebut sudah ada calon tersangka. Dengan gamblang, Heru menyatakan direktur dan kepala gudang PT PPI Subcabang Bandarlampung diduga telah merugikan negara Rp1,9 miliar.

Penetapan resmi kedua pejabat itu tinggal menunggu keluarnya surat perintah penyidikan (sprindik). Meski demikian, Heru tak menjelaskan rinci identitas kedua pejabat dimaksud dengan alasan etika.

’’Mereka diduga telah melanggar pasal 2 dan 3 UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perkaranya baru selesai diekspos tadi (kemarin) dan resmi ditingkatkan menjadi penyidikan dengan dua nama itu terduga kuat menjadi tersangka,” paparnya.

Perkara ini sendiri, menurutnya, telah dilakukan penyelidikan oleh Kejati Lampung sejak 15 Februari 2013 berdasarkan surat perintah penyelidikan nomor 83/N.8/FD.1/02/2012.

Berdasarkan hasil gelar perkara, ditemukan dua perbuatan tindak pidana. Yakni dugaan penyimpangan penjualan produk Unilever sebagai salah satu produk jual dari PT PPI pada kurun waktu April–Juli 2012. Kemudian penyimpangan perhitungan persediaan barang (stok opname) atau selisih persediaan barang dalam kurun waktu 21 Juli–4 September 2012.

’’Hasil perhitungan sementara dari Satuan Pengawas Internal (SPI) atau pihak audit internal dari PT PPI ditemukan kerugian negara yang berbeda dari dua perbuatan tindak pidana itu dengan total kerugian negara sementara mencapai Rp1.917.409.807,’’ katanya.

Rinciannya, untuk delik penyimpangan penjualan produk hasil audit SPI mencapai Rp947.639.959 dan untuk delik penyimpangan stok opname kerugian mencapai Rp942.769.848.

Namun, hasil audit itu juga belum final. Karena itu, pihak jaksa juga akan memverfikasi ulang penghitungan kerugian negara kasus tersebut.

Ia menambahkan, dari hasil gelar perkara selama tiga jam, penyidik menyimpulkan beberapa modus operandi kedua calon tersangka itu. Yakni dengan menyalahgunakan wewenangnya menjual barang pada satu agen melebihi batas pertanggungan sebesar Rp50 juta sesuai dengan ketentuan perusahaan. Dana itu diberikan pada satu agen tanpa jaminan yang menyebabkan negara terus merugi.

’’Sedangkan untuk kepala gudang, telah mengeluarkan faktur jual-beli barang fiktif yang ditujukan kepada beberapa agen penerima barang produk Unilever sehingga selisih barang masuk dan barang keluar tidak balance. Setelah dilakukan pengecekan, beberapa agen itu tidak ada dan alamatnya pun tidak jelas,’’ ungkap Heru. (eka/p2/c2/wdi)