Sabtu, 2 Agustus 2014
     
Home Bandarlampung DPP, Mana Janjimu?

DPP, Mana Janjimu?

388
Kali Dibaca
E-mail   Email Berita
Cetak  Print Berita
PDF  PDF Berita

BANDARLAMPUNG – Pantas saja polemik mengenai renovasi Pasar Bambu Kuning (BK) belum juga usai. Sebab hingga kemarin, Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) tidak kunjung merealisasikan janjinya bermusyawarah dengan pedagang di pasar tersebut.

Padahal pada Senin (15/4), Wali Kota Bandarlampung Drs. Hi. Herman H.N., M.M. menginstruksikan kepada DPP untuk segera menggelar musyawarah bersama para pedagang di Pasar BK dan menjelaskan mengenai rincian biaya renovasi.

Kemudian Selasa (16/4), Kepala DPP Bandarlampung Khasrian Anwar berjanji segera menggelar musyawarah bersama para pedagang Pasar BK untuk menjelaskan rincian biaya renovasi sesuai instruksi wali kota.

Diketahui, untuk merenovasi pasar legendaris di Bandarlampung itu, pemkot menetapkan biaya Rp175 juta per kios. Rinciannya Rp30 juta untuk pembayaran hak guna bangunan (HGB) dan sisanya Rp145 juta untuk biaya renovasi.

’’Hingga hari ini (kemarin, Red), DPP belum menyampaikan rincian renovasi tersebut, baik tertulis maupun musyawarah. Karenanya, kami meminta kepada Pak Wali Kota untuk dapat duduk bersama dengan kami membahas biaya renovasi itu,” harap salah satu pedagang Pasar BK yang enggan namanya dikorankan.

Sayang, saat ditemui di ruang kerjanya, Kepala DPP Bandarlampung Khasrian Anwar enggan berkomentar terkait permasalahan tersebut. ’’Saya belum mau diwawancarai dalam hal apa pun. Kalau mau wawancara saya, harus tertulis. Caranya diajukan ke humas pemkot, kemudian saya akan jawabnya juga tertulis,” katanya.

Sebelumnya, sikap DPP Bandarlampung yang tidak kunjung menjelaskan rencana anggaran belanja (RAB) renovasi Pasar BK kepada pedagang di pasar tersebut mengundang reaksi dari komisi B dengan melayangkan surat ke satuan kerja itu.

Sikap DPP tersebut bahkan mengundang Wali Kota Herman H.N. angkat bicara. Dia menginstruksikan kepada DPP segera menyosialisasikan RAB itu kepada para pedagang.

’’Rp145 juta itu kan harus terinci. Pedagang kan mau memperhitungkan untung dan ruginya, karena mereka pasti mau untung. Tetapi, DPP tidak perlu memberikan RAB kepada para pedagang satu per satu. Berikan saja penjelasan rincian anggaran renovasi Pasar BK,” ujarnya, Senin (15/4).

Caranya, lanjut Herman, dengan mengumpulkan para pedagang, lalu dimusyawarahkan. Sehingga bisa dijelaskan lebih terperinci. ’’Jadi DPP cukup kumpulkan pedagang, kemudian jelaskan dengan rinci soal anggaran. Saya rasa dapat selesai dengan cepat,” tegasnya kala itu. (vie/p4/c1/whk)