Jum'at, 18 April 2014
     
Home Bandarlampung Kejati Bidik Tujuh Puskesmas

Kejati Bidik Tujuh Puskesmas

443
Kali Dibaca
E-mail   Email Berita
Cetak  Print Berita
PDF  PDF Berita
Dewan Belum Tentukan Sikap
BANDARLAMPUNG – Para rekanan proyek pembangunan puskesmas di Kota Bandarlampung dipastikan tidak bisa tidur tenang. Pasalnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung saat ini tengah mendalami dugaan korupsi dalam proses pembangunan infrastruktur kesehatan itu.

Asisten Intelijen Kejati Lampung Sarjono Turin menyatakan, dari 35 pembangunan puskesmas yang menggunakan anggaran Dinas Kesehatan (Diskes) Bandarlampung tahun 2012, pihaknya menemukan sedikitnya tujuh puskesmas yang bermasalah.

Temuan ini, lanjut Sarjono, berdasarkan hasil pengamatan pihaknya di lapangan. ’’Banyak masyarakat mengeluhkan pembangunan puskesmas yang tidak selesai. Atas laporan masyarakat itu, kami menurunkan tim untuk mengecek seluruh puskesmas yang dibangun. Terutama yang pengerjaannya belum selesai sampai batas waktu kontrak,” ungkap dia saat menghubungi Radar Lampung kemarin (9/1).

Sayang, Sarjono enggan membeber tujuh puskesmas yang diduga telah melakukan pelanggaran tersebut. ’’Tahap awal ini kami menemukan tujuh puskesmas yang bermasalah. Tidak menutup kemungkinan jumlah ini bertambah. Dugaan sementara pelanggaran itu karena dalam batas waktu kontrak tidak selesai dikerjakan dan spesifikasinya tak sesuai,” jelasnya.

Didesak ketujuh puskesmas yang bermasalah tersebut, Sarjono belum mau menjabarkan. Namun berdasarkan perkiraan ada beberapa puskesmas yang menjadi bidikan Kejati Lampung. Di antaranya Puskesmas Rawat Inap Sukaraja, gedung perawatan di RSUD dr. A. Dadi Tjokrodipo, pustu di Srengsem Panjang, dan Puskesmas Satelit Pahoman.

’’Kalau kalian lihat pembangunan itu, kondisi masih parah dan carut-marut. Wajar kalau masyarakat kecewa dengan pembangunan yang seperti itu,” tandasnya.

Mantan penyidik KPK ini menambahkan, pembangunan ketujuh puskesmas tersebut tidak ada yang mencapai 80 persen. Untuk itu, kejati masih mendalami permasalahan tersebut.

Terkait waktu pengerjaan yang terlalu singkat, dirinya menilai hal itu merupakan kesalahan rekanan yang berani mengerjakan kegiatan dalam batas waktu yang pendek sehingga pembangunan tidak selesai.

’’Jadi kegiatan tersebut digelar dalam tender pada pertengahan Oktober 2012 artinya ada waktu sekitar 60 hari untuk pengerjaan proyek itu. Hebat jika dapat selesai tepat waktu mengingat pengerjaan juga masuk dalam musim penghujan. Saya belum bisa mengatakan siapa yang bertanggung jawab atas hal ini. Nanti kita panggil semua pihak," tegas Sarjono.

Sementara itu, Komisi D DPRD Bandarlampung menggelar hearing dengan Diskes setempat dan rekanan pembangunan puskesmas. Dalam hearing itu, rekanan mengaku siap melanjutkan proyek yang hingga kini masih terbengkalai.

"Kami masih punya niat untuk menyelesaikan proyek itu. Waktu itu cuaca hujan yang tidak mendukung sehingga menghambat proses pengecoran di lantai II," ungkap Azhari selaku rekanan yang mengerjakan Puskesmas Sukaraja, kemarin (9/1).

Daroli, rekanan lain yang mengerjakan Pustu Satelit Pahoman, mengatakan bahwa keterlambatan pembangunan dipicu oleh banyaknya perubahan yang terjadi saat pembangunan berjalan.

"Kami mengerjakan itu agak terlambat karena posisi kami saat itu harus tender ulang. Saat di lapangan pihak perencanaan kerap melakukan perubahan. Ini membuat waktu tersita sampai akhirnya pembangunan itu tidak selesai," ungkapnya.

Menanggapi ini, anggota Komisi D Ihkwan Fadil Ibrahim menyatakan, idealnya satker berkoordinasi kepada dewan untuk menyelesaikan permasalahan sekecil apa pun.

’’Makanya dalam melakukan pekerjaan, dinas harus dapat berkonsultasi dahulu dengan kami agar kedepannya tidak ada kesalahan. Apalagi sekarang pihak luar seperti Kejati sudah menyorot pembangunan ini. Nanti akan kita cari solusinya agar pembangunan yang tidak selesai itu dapat diselesaikan tanpa melanggar aturan," tegasnya.

Di sisi lain, Ketua Komisi D Nandang Hendrawan mengaku belum dapat mengambil kesimpulan atas hearing tersebut. Pihaknya akan membahas persoalan ini secara internal guna menentukan langkah selanjutnya.

Usai hearing, Kepala Diskes Bandarlampung, dr. Wirman memastikan bahwa pengerjaan pembangunan proyek tersebut telah dihentikan. Dirinya berencana menyelesaikan pembangunan itu melalui APBD Perubahan mendatang.

"Nanti pembangunannya akan kita selesaikan pada APBD Perubahan. Sambil menunggu akan kita selesaikan melalui APBD murni," ujarnya.

Terkait langkah Kejati Lampung yang tengah mendalami kasus ini, Wirman tidak mempermasalahkan hal tersebut. Wirman meyakini pembangunan itu sudah sesuai dengan aturan yang ada. "Silakan saja kalau Kejaksaan akan menyelidiki pembangunan ini. Kita tidak bersalah kok," tandasnya. (yud/p4/c1/fik)