Email Berita  Print Berita  PDF Berita

BANDARLAMPUNG – Pemprov Lampung mengklaim tidak pernah melakukan impor beras. Beras yang masuk ke Lampung merupakan berdasarkan permintaan Perum Bulog di pusat, bukan Bulog Divre Lampung.

    Permintaan dilakukan sebagai cadangan pangan nasional jika dipandang akan terjadi gagal panen. Beras yang berada di Lampung pun bisa diperuntukkan bagi provinsi lain. Namun, untuk sementara disandarkan dahulu di Pelabuhan Panjang, Bandarlampung.

    ’’Prioritas utama adalah Bulog harus tetap menyerap beras dari petani lokal sebagai stok pangan. Dikarenakan stok di Lampung merupakan stok nasional pula,’’ ujar Wakil Gubernur Lampung M.S. Joko Umar Said usai rapat tim koordinasi revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan di ruang Sakai Sambaiyan Pemprov Lampung kemarin.

    Joko menambahkan, pemprov berkeinginan agar stok nasional yang ada di Lampung diperoleh dengan membeli dari petani. Bulog harus berani bersaing dengan spekulan yang ada guna memenuhi stoknya.

    ’’Bulog tidak bisa selalu terikat dengan perpres. Di mana, dalam membeli harus mengikuti instruksi. Untung harga gabah masih tinggi. Coba kalau rendah, Bulog harus bersaing untuk mendapatkan jatah sebagai cadangan pangan nasional,’’ ungkapnya.

    Dia menyebutkan, lebih aman stok beras Bulog diperoleh dari wilayah masing-masing Divre. Butuh pengawasan ketat pemprov dalam hal penyalurannya ke tingkat masyarakat seperti guna raskin dan keperluan lainnya serta tidak mengacaukan harga di pasaran.

    ’’Jika waktunya petani panen, Bulog harus membeli sesuai target yang harus dipenuhinya,’’ tutur dia.

    Dijelaskan, jika pada Februari ini Lampung sudah mulai panen di sejumlah kabupaten, sudah waktunya Bulog melakukan pembelian ke petani. Perhitungan keluar dan masuk mengenai beras dan gabah harus dihitung guna memagari jangan sampai terjadi pembelian beras dari luar negeri.

    ’’Saya berkomitmen, pengadaan beras yang masuk Lampung dengan jumlah 190.000 ton harus berasal dari petani lokal dikarenakan bisa saja stok beras yang ada di Lampung dibawa ke provinsi lain. Jika kuota tersebut tidak terpenuhi, diharapkan Bulog bersaing dengan pelaku pasar lainnya,’’ urai Joko.

    Sebelumnya, Bulog Divre Lampung belum melaporkan perihal akan dilakukan impor beras asal India ke pemprov. Jika nantinya realisasi impor ini dilakukan, koordinasi Bulog Divre Lampung harus dilakukan jangan sampai beras yang masuk tidak dalam kategori yang diinginkan. (dna/c3/adi)